7

 

Moral-politik.com. Komisi Pariwisata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menemukan peredaan data obyek pajak hotel dan restaurant di Kota Kupang.

Ketua Komisi Pariwisata DPRD Kota Kupang, Kris Matutina mengatakan, data obyek pajak dari pemerintah Kota Kupang berbeda dengan obyek pajak yang sebenarnya. Sebab jumlah hotel dan restaurant lebih banyak dari data yang ada di pemerintah Kota Kupang.

“Khususnya menyangkut pajak perhotelan ya, rumah makan dan perhotelan itu bahwa ada indikasi dari teman-teman komisi yang melakukan pengawasan itu bahwa obyek pajak yang ditetapkan pada restaurant dan hotel itu, berbeda dengan data pajak yang ada pada dinas. Ini yang menjadi sebuah pekerjaan yang harus ditelusuri secara bersama. Makanya komisi meminta agar pemerintah dapat menyerahkan daftar obyek pajak khususnya pajak hotel dan restaurat kepada komisi,” kata Kris Matutina.

Ketua Komisi Pariwisata DPRD Kota Kupang, Kris Matutina menambahkan, komisinya bersama Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah akan mendata kembali jumlah hotel dan restaurant serta rumah makan di Kota Kupang.

Data di Dinas Pariwisata, baru  18 hotel. Padahal saat ini sudah ada penambahan belasan hotel di Kota Kupang. Sementara Restoran dan rumah makan sudah puluhan yang beroperasi di Kota Kapang. (Sil Sega)

Baca Juga :  Kasus Pompa Air Distanben NTT siap disidangkan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 7 = 1