2

Moral-politik.com. Takut terjadinya kemelut  berkepanjangan dan dalam rangka efesiensi, maka ditempuh kesepatan bersama sehingga masyarakat tidak selalu dikotak-kotakkan oleh segelintir kelompok atau golongan yang mengatasnamakan masyarakat.

Demikian penegasan Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Cyprianus Temu ketika ditemui Moral-politik.com di rumahnya, Kamis (20/6).

Dikatakannya, dalam rapat pleno Komisi A tersebut, telah diambil tiga kesepakatan atau tiga keputusan bersama yakni: 1) Hasil rapat Komisi A akan ditinjau lebih lanjut ke Kementerian Dalam Negeri dan ke Kementerian Hukum dan HAM serta KPU; 2) Hal-hal lain yang belum dimuat dalam pelaporan Komisi A, juga akan dikonsultasikan; 3) Apabila masih terdapat perbedaan pendapat, dalam pelaksanaan Pilkada maka akan dibawa ke peradilan yang menanganinya.

“Tiga keputusan itulah dibuat dan disepakati bersama. Dalam keputusan itu, tidak ada unsur politik untuk menjatuhkan siapa atau untuk menangkan siapa. Dan juga tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan. Semuanya demi kebaikan bersama dan demi kesejahteraan masyarakat Belu itu sendiri,” dia menjelaskan.

Jadi, lanjutnya, keputusan itu dibuat untuk mencegah isu-isu miring yang menyebutkan bahwa 24 Kecamatan tetap mengikuti Pilkada Belu.

“Itu isu-isu miring. Intinya, cuma 12 Kecamatan saja yang nantinya ikut Pilkada Belu mendatang ini,” tukasnya.  (Felix)

 

Baca Juga :  Sandiaga Uno pastikan penuhi janji hentikan reklamasi, walau dibujuk...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

46 + = 55