94

Moral-politik.com. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan telah mengeluarkan surat tagihan pajak sebesar Rp 1,2 triliun terhadap perusahaan pengolahan sawit, Asian Agri. Nominal ini belum mencakup keseluruhan tunggakan perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto itu.

Ada lagi sekitar 48 persen dari total tagihan tersebut sehingga Ditjen pajak mencatatkan, nominal tunggakan yang harus dilunasi sebesar Rp 1,8 triliun. Plus, karena ada denda dari kejaksaan, sehingga seluruh kewajiban pembayaran Asian Agri mencapai Rp 4,3 triliun.

“Dalam waktu sebulan Asian Agri harus segera dibayarkan. Kan itu belum termasuk denda dari kejaksaan, kalau ditotalkan Asian Agri harus membayar Rp 4,3 triliun karena kejaksaan sebesar Rp 2,5 triliun dan kita Rp 1,8 triliun,” ujar Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany saat acara Silahturahmi Pimpinan Redaksi dengan Ditjen Pajak di Kantor Pusat Pajak, Jakarta, Rabu malam (5/6).

Direktur Pemasaran dan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadang Suwarna menambahkan, bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan Mahkamah Agung (MA). Apabila sudah ada pemeriksaan dari SKBPT Ditjen Pajak, maka yang harus segera dibayarkan Asian Agri adalah 1 persen dari total tagihan. Nominal terutang lainnya belum akan ditagih karena masih menunggu verifikasi.

Dadang menegaskan, untuk 1 persen yang harus segera dibayarkan, tidak ada kompromi. Asian Agri bisa dipidanakan jika menolak membayarnya.

“Ini sudah ada yang berjalan sekitar seminggu kemarin (dikeluarkan surat peringatan). Tapi jika ada penolakan maka kita akan pidana selama 30 hari,” ungkapnya.

Ditjen pajak sejauh ini masih memberi waktu selama dua bulan toleransi bagi perusahaan sawit tersebut. “Kalau tidak bayar maka kami kasih waktu dua bulan, itu berdasarkan UU Pajak sedangkan dari kejaksaan selama 12 bulan,” kata Dadang.

Baca Juga :  Pelayanan terganggu, DPRD desak Pemkot Kupang lakukan mutasi

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menghukum Asian Agri, anak perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto. Perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut harus membayar denda Rp 2,5 triliun atas kasus penggelapan pajak. Putusan perkara penggelapan pajak diputuskan sebagai corporate liability (pertanggungjawaban kolektif) yaitu Fucarious Liability (Perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan pidana karyawannya).

Terkait respon perusahaan terhadap denda dari Ditjen Pajak, General Manager Asian Agri Freddy Widjaya menuturkan, perusahaan belum mengambil sikap. “Kita masih pikir-pikir dan pelajari petikan putusannya,” ujar Freddy saat berkunjung ke kantor redaksi merdeka.com.

Sumber: merdeka.com

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

25 + = 32