5

Moral-politik.com. Ketua DPRD Tallend Daud Mark mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang belum bisa mengitervensi pelaksanaan proses verifikasi proposal  dana hiba bergilir (Dahilir) per kelurahan Rp 500 juta tersebut, karena itu masih merupakan kewenangan pemerintah.

“Piihak DPRD nantinya hanya bisa menjalankan tugas fungsi dan pengawasan saat dana tersebut sudah diserahkan pemerintah kepada masyarakat sebagai penerima,” kata Tallend.

Tallend mengatakan lebih lanjut bahwa pengawasan dana tersebut baru bisa dilakukan jika  sudah diserahkan kepada masyarakat selaku penerima, dengan maksud untuk melihat dari dekat  apakah dana tersebut tepat sasaran atau tidak.

“Soal pilih kasih siapa  yang mendapat dana  tersebut  belum bisa di intervensi, karena itu masih domainnya pemerintah. DPR hanya akan memelakukan fungsi apa dana tersebut tepat sasaran atau tidak, dan pertanggungjawabanya harus jelas,” ujar dia.

Sedangkan untuk warga yang membuka usaha kios, lanjut Tallend, jika mendapat dana tersebut harus betul bisa dikelolah dengan baik dan pengembaliannya harus lancar pada enam  bulan. Itu yang akan di awasi oleh DPR . Jika pada enam bulan awal masyarakat tidak mengganti  maka  pada perubahan berikut, DPR tidak akan menyetujui penyaluran selanjutnya.

“Masyarakat harus paham bahwa dana tersebut adalah dana yang diberikan lalu harus digulirkan, bukan hanya diberikan lalu tidak bergulir,” pungkasnya. (NZ)

Baca Juga :  Pemuda Desa Minta Pemkab TTU Dekatkan Pelayanan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + = 23