10

 foto: ilustrasi sidang dprd kota kupang

 

Moral-politik.com. Data kepemilikan lahan Bendungan Kolhua akan ditinjau kembali oleh Tim Pansus. Pasalnya, dari hasil sidang Pansus, penyampaian data oleh Dinas Pendapatan Daeah (Dispenda) Kota Kupang berbeda dengan yang dilaporkan oleh Balai Sungai dan Pengairan  Wilayah Nusa Tenggara (Nusra) II. Untuk itu, setelah tim Pansus berhasil mengumpulkan semua data maka Tim Pansus akan turun ke lapangan.

“Tim Pansus akan turun kembali ke lapangan untuk cros cek data supaya jangan salah,“ ungkap Ketua Pansus Fan Adrianus kepada wartawan bertempat Di gedung DPRD Kota Kupang, Senin (17/6).

Kata dia, kebenaran soal kepemilikan tanah dan jumlah wajib pajak  bisa diketahui hanya dengan turun ke lokasi bendungan dan bertemu dengan seluruh pemilik tanah.

“Kita bisa tau siapa yang punya tanah kalau kita langsung ke lokasinya,“ tutur Adrianus.

Ia menjelaskan, DPRD Kota Kupang dalam menggali data terkait pembangunan Bendungan Kolhua ini, tidak untuk kepentingan individu akan tetapi lebih untuk kepentigan seluruh masyarakat Kota Kupang.

“Kami tidak ada kepentingan apa-apa, semuanya demi kepentingan rakyat!“ tegasnya. (Khasmetan)

Baca Juga :  Timor Leste Yakin Patahkan Malaysia 2-0 di Dili

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

80 − 78 =