adonara (4)

Moral-politik.com. Lewar Ismail selaku mantan Camat Desa Lomalota, Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Flores Timur, Desa Lomalota, Adonara Timur, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Jumat (21/6) mengaku bahwa dana ADD di desa Lomalota digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Dia mengaku bahwa dana ADD yang sebelumnya diperuntukan bagi rehabilitasi Gereja di Desa Lomalota Adonara Timur  Kabupaten Flotim tidak digunakan, namun pembangunan rehabilitasi gereja di desa tersebut menggunakan  dana yang berasal dari swadaya masyarakat setempat.

“Dana Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan tidak sesuai peruntukannya. Sebelumnya dana tersebut digunakan untuk pembangunan rehabilitasi gereja di desa itu tidak digunakan namun dananya berasal dari swadaya masyarakat,” kata Ismail.

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi itu dipimpin majelis hakim Khairulludin, SH didampingi dua hakim anggotanya masing-masing, Agus Komarudin, SH dan Hartono, SH. Terdakwa Lazarus Kopong Beni selaku Kepala Desa Lomalota didampingi kuasa hukumnya, Luis Balun, SH. Turut hadir Jaksa Penuntut Umum (JPU), Bambang S, SH.

Selain itu dia mengatakan bahwa administrasi yang diperoleh dirinya saat itu semuanya dipalsukan oleh terdakwa. Terdakwa juga melakukan pencairan dan sendiri tanpa didampingi bendahara.

Menurut dia, yang membuat dirinya merasa heran dalam laporan yang dibuat terdakwa, secara keseluruhan dana ADD berjalan dengan baik dan pembangunan gereja di desa tersebut menggunakan dana ADD namun sebenarnya tidak demikian.

Selain itu, kata Ismail, terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan untuk melakukan pencairan uang terkait dana ADD yang digunakan. Dana ADD yang diperuntukan untuk kebutuhan Desa Lomalota itu digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Baca Juga :  Pemuda Alor Kecam Pernyataan Anshor

Perlu diketahui, dalam kasus dana ADD tahun 2009 sebesar Rp 52 juta, tahun 2010 sebesar Rp 36 juta dan tahun 2011 sebesar Rp 72 juta itu digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Akibat perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian Rp 85 juta. (richo)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here