8

 

Moral-politik.com. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT) dan pihak kepolisian dinilai mempermainkan rakyat  NTT, lantaran tidak serius dalam menangani kasus tindak pidana pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT pada putaran kedua, 23 Mei 2013 lalu.

Koordinator lapangan Yan Windi  dalam unjuk rasanya di Mapolda NTT, Kamis (20/6) mengatakan, kedatangan Forum Gerakan Anti Politik Busuk (GAPB) NTT ke Mapolda dan Bawaslu hanyalah untuk mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut atas temuan pelanggaran tindak pidana Pilgub NTT  putaran kedua pada 23 Mei 2013 lalu.

Dalam orasinya, kata Yan, tindakan saling lempar tanggung  jawab yang dilakukan oleh Bawaslu, KPU NTT, dan kepolisian tidaklah mencerdaskan masyarakat. “Kami bukan bola yang digulir ke sana ke sini!” katanya.

Forum GAPB NTT juga mempertanyakan eksistensi lembaga-lembaga terkait yang mengawal kasus-kasus tersebut. Padahal sudah banyak bukti dan saksi yang membeberkan pelanggaran.

Selain itu, GAPB NTT melontarkan pernyataan ketidakpercayaan terhadap Bawaslu dan mendesak agar lembaga ini dibubarkan  saja karena keberadaannya hanya sekadar formalitas.

GAPB NTT kepada Mapolda NTT meminta untuk lebih cepat memproses kasus-kasus yang sudah dilimpahkan. Khusus mengenai kasus money politic di Timur Tengah Selatan (TTS), mereka minta agar pelakunya segera ditangkap karena terbukti masuk dalam pelanggaran pidana pemilu.

GAPB NTT yang menggelar unjuk rasa di Mapolda NTT diterima oleh Direskrim, Dirintel, dan Gakukumdu. GAPB NTT mendapatkan penjelasan bahwa sudah ada sekitar lima kasus pelanggaran pilgub yang sudah dilimpahkan ke polisi. Tiga di antaranya sudah sampai tahapan P21. (richo)

 

 

Baca Juga :  Unimor Dapat Quota Rekrut Calon Mahasiswa S2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 2 =