2

 

Moral-politik.com. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur (DPRD NTT) mengeluhkan minimnya dana untuk penanggulangan bencana di NTT.

Anggota DPRD NTT Hendrik Rawambaku mengatakan, tahun ini pemerintah hanya mengalokasikan 2,3 triliun untuk penanggulangan bencana. Hendrik Rawambaku sangat setuju program pengurangan resiko bencana yang dilaksanakan LSM Plan Indonesia, Care dan Handicap di NTT. Tiga LSM ini membuat pilot projek di 9 desa, 9 sekolah di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Belu.

“Karena itu persoalan bagaimana bersinergi dengan seluruh pihak tampaknya menjadi persoalan utama bagi kita. Negara-negara maju eropa bersama kita. Supaya mendengar dan melihat sendiri persoalan kita, dalam kaitan dengan dukungan dan kebersamaan kemitraan akan menjadi kerinduan kami di provinsi ini untuk masa kini dan masa-masa yang akan datang. Saya berharap Pak Meti tidak hanya terlibat pasa soal pailot projek tetapi lebih dari pada itu,” kata Hendrik Rawambaku.

Anggota DPRD NTT Hendrik Rawambaku menambahkan, untuk mengatasi masalah bencana alam di NTT, perlu kerjasama berbagai pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap bencana.

“NTT setiap tahun selalu terjadi bencana. Bahkan sejak Januari hingga Juni tahun ini di daerah Malaka Barat sudah berkali-kali diterjang banjir, karena jebolnya tanggul Sungai Benenain dan merendam belasan desa. Pemerintah setempat belum bisa memperbaiki tanggul, karena ketiadaan dana. BPBD NTT memperkirakan untuk menghindari banjir membutuhkan dana sekitar 4 – 5 Triliun. (Sil Sega)

Baca Juga :  Kisah Si Erri, PSK di Kabupaten Belu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

86 − = 79