10

Moral-politik.com. Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang berseteru terkait isu kenaikan harga BBM. Namun, keduanya dianggap berada pada gerbong yang sama dan hanya sedang mencari simpati publik semata. Pendapat itu disampaikan Pakar Kebijakan Publik Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Kamis (6/6).

“PD belanja simpati melalui BLSM, PKS belanja simpati melalui penolakan kenaikan BBM. Output-nya berharap citra positif di mata masyarakat,” tegas Ichsanuddin.

Posisi kedua partai itu sama-sama sebuah ironi karena tak benar-benar menyentuh akar masalah sebenarnya dari kisruh BBM, yakni manajemen keuangan negara yang buruk plus disedot habis oleh kewajiban pembayaran utang ke lembaga dan negara asing.

Ichsanuddin bertahan pada prinsip bahwa BLSM dan kenaikan harga BBM didanai oleh utang lembaga asing seperti World Bank dan Asian Development Bank (ADB). Menurutnya, tak benar soal klaim Pemerintah bahwa pembiayaan BLSM berasal dari pemotongan subsidi yang berimbas pada kenaikan BBM.

Dia melanjutkan, bisa dipahami alasan PD akan membela rencana kenaikan harga BBM itu sebab ada “insentif politik” yang bisa mereka dapatkan pada pemilu mendatang apabila BLSM dibagikan.

Namun, harus diingat juga sebenarnya, utang itu tak hanya demi BLSM saja, namun juga untuk program lainnya yang diajukan Pemerintah sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM, yakni Program Keluarga Harapan (PKH).

Pada titik itu, PKS pun mendapatkan “insentif politik” lainnya sebab PKH didanai oleh dana utang dari ADB, dan dikelola oleh Kementerian Sosial yang menterinya adalah dari PKS, Salim Segaf Al-Jufri.

“Jadi PD dan PKS sama saja. PKS main di dua kaki. Dalam perspektif politik praktis, PKS ingin sekali mendayung, dua pulau terlampui,” tandas dia.

Baca Juga :  Ini pernyataan peduli Presiden SBY menyongsong Natal dan Tahun Baru

Dari hal itu, Ichsanuddin merefleksikan, masyarakat sebaiknya mulai menyadari kemungkinan perilaku elite yang memanfaatkan jabatan formal di pemerintahan sebagai mesin produksi. Mata dagangannya adalah kebijakan negara.

“Dalam ilmu keuangan publik, rakyat tetap jadi alas kaki kekuasaan dan obyek kebijakan. Kita harus sadar itu untuk bisa menolak mereka yang akan berpura-pura prorakyat padahal mendagangkan esensi kemasyarakatan,” tambah Ichsanuddin.

Sumber: beritasatu.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 2 = 4