7

 

Moral-politik.com. Usulan pergantian antar waktu bagi 5 anggota DPRD yang telah mengundurkan diri  bukan menjadi kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum. Namun hal itu adalah ranah DPRD dan partai politik.

Penegasan itu diungkapkan anggota KPU TTU, , terkait dengan pengajuan permohonan pengunduran dari 5 anggota DPRD TTU, yang terkesan proses pemberhentian didiamkan oleh lembaga DPRD TTU.

Menurut Fidel, soal PAW bukanlah ranah KPU. Namun yang dibutuhklan oleh KPU adalah surat rekomendasi pimpinan DPRD dan atau Sekwan terkait syarat pencalonan dari 5 anggota DPRD yang kini sudah ditetapkan dalam DCS.

“Yang kami butuhkan adalah surat rekomendasi dari pimpinan DPRD bahwa yang bersangkutan telah mengajukan permohonan pengunduran diri dan sedang dilakukan proses pemberhentian. Itu yang kita butuhkan,” ungkapnya.

Namun dia mengingatkan kepada lembaga DPRD baik pimpinan atau Sekwan untuk tidak boleh main-main dengan rekomendasi tersebut, karena memiliki konsekusensi hukum. “Jadi, misalnya rekomendasinya dinyatakan yang bersangkutan sedang dilakukan proses pemberhentian maka itu harus dilakukan. Sebab bila tidak, maka ada konsekusensinya. Bagi yang menegeluarkan rekomendasi,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekwan DPRD TTU, Philipus Pala menegaskan, pihaknya sudah mengeluarkan surat rekomendasi kepada sejumlah anggota DPRD, yang telah mengajukan permohonan pengunduran diri untuk kebutuhan pemenuhan syarat pencalegkan. Namun untuk masalah pemberhentian sebagai anggota DPRD, pihaknya masih menunggu permohonan dari partai masing-masing.

“Jadi kalau soal PAW, itu bukan kewenangan kami. Kami menunggu permohonan dari partai yang anggotanya telah mengajukan pengunduran diri! ” tegasnya. (amy)

 

 

Baca Juga :  Analis: Kemungkinan Air di Bulan & Bumi Dari Satu Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here