10

 

Moral-politik.com. Kepala Desa Lenupetu, Kecamatan Pantai Baru,Yance Daik diduga memanipulasi sejumlah  kegiatan yang dibiayai dengan menggunakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) TA.2011 dan TA.2012 di desa tersebut.

Hal ini disampaikan Ady Daik salah seorang warga desa kepada Moral-politik.com di Ba’a, Selasa (18/6).

Menurutnya, ulah Kades tersebut menyebabkan sejumlah kegiatan yang semestinya dibiayai dengan menggunakan dana ADD tidak dapat dilaksanakan. Bahkan kata dia, Yance Daik diduga kuat menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi.

Dia mencontohkan, ADD untuk desa itu TA.2011 lalu sebesar Rp145 juta, hanya dipergunakan untuk pembangunan Kantor Desa Lenupetu yang berukuran 5 kali 7 meter.

Pada hal, kata dia, sesuai hasil musyawarah bersama masyarakat, dana sebesar Rp145 juta tersebut, selain dipergunakan untuk pembangunan kantor desa, juga untuk  pemberdayaan warga  seperti pengadaan sapi.

Namun dalam perjalanannya, sapi yang dibeli tersebut hanya didapatkan oleh Kepala Desa dan tidak dimanfaatkan untuk memberdayakan ekonomi warga.

“Selama ini kepala desa tidak pernah lakukan musyawarah tentang pengelolaan ADD. Beberapa waktu lalu, kami sempat tanya ke dia soal ADD, dia katakan bahwa hanya dia dan staf desa saja yang berhak mengelolanya. Kami sebagai warga diminta saja kapan ada bantuan baru dipanggil,” ungkapnya.

Persoalan yang sama, kata dia, berulang lagi di tahun anggaran 2012. Sebab dari ADD TA.2012 sebesar Rp145 juta, kepala desa beralasan dana tersebut digunakan untuk pekerjaan lanjutan pembangunan kantor desa dan sisa anggaran untuk pembiayaan admintrasi desa.

Itupun ungkapnya, Kepala Desa tidak merincikan besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut.

“Kami merasa heran untuk pembangunan kantor desa yang hanya berukuran 5 kali 7 meter harus dibiayai selama dua tahun berturut-turut dengan total anggaran lebih dari Rp200 juta. Ini kan tidak masuk di akal,” katanya.

Baca Juga :  Dinas PPO NTT Seleksi Atlet Popnas

Menurutnya, keberlangsungan praktek manipulasi yang dilakukan Kades tersebut disebabkan karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lenupetu tidak melaksanakan tugasnya secara baik.

Menghindari terjadinya persoalan yang sama, pihak Polres Rote Ndao dan Kejaksaan Negeri Ba’a didesaknya supaya menyelidiki penggunaan  ADD maupun anggaran lainnya yang masuk ke desa tersebut.

Sebab menurutnya, bila tidak ditindaklanjuti, dikuatirkannya anggaran negara yang masuk ke desa tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi pembangunan dan warga di desa itu.

Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao didesaknya agar merekomendasikan persoalan itu ke penegak hukum supaya ditindaklajuti.

“Pengelolaan dana yang masuk ke Desa Lenupetu tidak transparan karena hanya dikelola secara sepihak oleh Kepala Desa. Kami minta agar DPRD bersikap!” tandasnya.

Untuk diketahui, pemberian bantuan keuangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao kepada desa dalam tahun anggaran 2011 lalu sebesar Rp.10.963.644.570 yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Timur.

Hal itu disampaikan Kepala BPK Perwakilan Wilayah NTT, Bernardus Dwita Perdana dalam surat nomor 223.a/S/XIX.KUP/07/2012, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rote Ndao. (lima)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here