10

 

Moral-politik.com. Kasus dugaan korupsi dana operasional bahan bakar di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Lembata, yang melibatkan Kepala Dinas ESDM Lembata, Rafael Hayon dituntut 6.6 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Agung Puger dalam tuntutan yang dibacakan pada persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis pekan lalu menuntut terdakwa Hayon selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Lembata dengan hukuman penjara selama 6,6 tahun.

Dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim, Khairuludin dan didampingi hakim anggota, Agus Komarudin dan Hartono, yang dihadiri kuasa hukum terdakwa, Erik Mamoh dan Egy Djaha, JPU Agung Puger menyatakan, Rafael Hayon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31/1999, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut JPU, Rafael Hayon memanfaatkan dana tersebut untuk mencari keuntungan pribadi, padahal dana tersebut seharusnya untuk membeli BBM, tetapi tidak disalurkan seluruhnya ke delapan PLTD yang ada di Kabupaten Lembata, sehingga menyebabkan operasionalisasi delapan PLTD tidak berjalan.

Selain dituntut 6,6 tahun penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta. Dalam tuntutannya, Agung Puger menegaskan, terdakwa wajib membayarnya selambat-lambatnya satu bulan setelah keputusan majelis hakim berkekuatan tetap, namun jika terdakwa tidak mampu membayarnya, maka akan diganti dengan pidana penjara selama lima bulan.

Selain hukuman pokok dan denda yang dibebankan kepadanya, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 160.758.000 juta. Dengan catatan jika tidak membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan hukuman tiga bulan penjara.

Baca Juga :  Pria Poligami Itu Sadis Terhadap Perasaan Perempuan

Rafael Hayon selaku kepala Dinas ESDM Kabupaten Lembata bersama bendaharanya, Hendrik Pati yang selama ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Penfui, Kupang terkait kasus korupsi pengelolaan dana operasional bahan bakar minyak (BBM) jenis oli dan solar untuk operasional delapan PLTD di Kabupaten Lembata, senilai Rp 1.130.235.000 tahun anggaran 2009-2010. (Ale)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

83 − = 78