Ketua KPUD Belu, Drs. Paulus Klau, SH (1)

 

Moral-politik.com. Tidak ada yang salah dengan aturan dalam hal ini. Menurut Bupati Belu, 12 Kecamatan yang nantinya akan ikut Pilkada Belu. Pemda Belu ikuti UU No. 23 Tahun 2013 tentang Kabupaten Malaka yang barusan terbentuk. Kami (KPUD) tetap pada aturan yang berlaku, yakni 24 Kecamatan di Belu harus ikut Pilkada. Ini merupakan kendala yang sedang kami hadapi. Pemerintah dan KPUD sama-sama mempunyai niat yang baik. Namun, terkendala dengan aturan masing masing.

Demikan dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Belu, NTT Paulus Klau kepada Moral-politik.com di ruangan kerjanya, Senin (17/6).

Lebih lanjut dikatakannya, pada dasarnya KPUD Belu tetap mengikuti Surat Keputusan (SK)  yang telah dikeluarkan KPU Pusat. “Di dalam surat KPU Pusat tertanggal 18 Maret 2013 itu, menyebutkan bahwa Kabupaten Malaka yang barusan terpisah dengan Kabupaten Induknya Kabupaten Belu, tetap mengikuti Pilkada Belu yang akan datang.

“Di Belu ada 24 Kecamatan. Pak Bupati selaku Pemerintah Belu tidak mau. Pak Bupati hanya mau 12 Kecamatan yang harus ikut Pilkada Belu. Kita (KPUD dan Pemerintah Belu, red) sama-sama memegang aturan dan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah Belu berpegang pada aturan UU Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2013. KPUD Belu pun tetap berpegang pada aturan. Jadi, harus 24 Kecamatan, ikut Pilkada Belu,” urainya.

Selain itu, lanjutnya, antara KPUD dan Pemerintah Belu sedang mencari waktu yang tepat agar dapat bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk meminta kejelasan tentang kemelut yang sedang terjadi ini, sehingga Pilkada Belu dapat dilaksanakan. “Kita tetap mengajak Pemda Belu untuk sama- sama ke Mendagri agar kemelut Pilkada Belu yang sejatinya digelar tahun ini, tidak ditunda lagi. Kita sama-sama mempunyai niat baik. Pemda Belu cuman mau 12 Kecamatan yang akan ikut Pilkada. KPUD Belu maunya harus 24 Kecamatan ikut Pilkada. DP-4 untuk 24 Kecamatan dan anggarannya untuk 24 Kecamatan sudah disiapkan KPUD. Pemerintah Belu cuman siapkan untuk 12 Kecamatan. Mudah-mudahan setelah bertemu Mendagri, sudah ada solusinya,” urainya.  (Felix)

Baca Juga :  Parpol Diminta Pertimbangkan Kades dan PNS Jadi Caleg

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here