12

 

Moral-politik.com. Jeremias Penna, SH Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Oelamasi, dinilai tidak memiliki hati ketika menuntut Samuel Bait, Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 2 Kupang Timur, Kabupaten Kupang selama 4,6 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2010, di SMPN 2 Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

“Saya nilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak punya hati nurani dalam menuntut terdakwa, karena terdakwa dituntut selama 4,6 tahun penjara,” kata Egy Djaha, SH selaku kuasa hukum terdakwa kepada wartawan, di Kupang, Senin (17/6).

Selain itu Djaha mengatakan, tuntutan JPU, Jeremias Penna terhadap terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana BOS di SLTPN 2 Kupang Timur tahun 2010 lalu sangat tidak manusiawi.

“Saya selaku kuasa hukum dari terdakwa menilai bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa sangat tidak manusiawi, karena tuntutannya sangat tinggi dan itu saya rasa tidak benar itu,” katanya.

Dia menjelaskan, tuntutan JPU tidak disangka sedemikian tingginya. Karena kasus korupsi di Indonesia tuntutannya tidaks setinggi itu. Jika dihitung secara keseluruhan dari tuntutan ditambah uang pengganti, ditambah subsidier, semuanya mencapai 10 tahun.

Apakah, katanya, JPU sengaja membuat majelis hakim memikul beban atas kasus tersebut, karena kasus tersebut terdakwa dituntut sangat tinggi. Djaha menduga, ada sesuatu di balik tuntutan JPU tersebut. Sehingga JPU menuntut terdakwa tanpa melihat rasa keadilan.

“Pasti ada sesuatu dalam kasus itu sehingga JPU tuntut terdakwa sangat tinggi, dan saya rasa tuntutan JPU itu memberikan beban moril terhadap majelis hakim untuk menjatuhkan putusanterhadap terdakwa,” katanya.

Menurut Djaha, terdakwa seharusnya dihukum berdasarkan pasal 3, bukan pasal 2 dan 3. Karena terdakwa hanya meyalahgunakan jabatan. Dalam kasus itu terdakwa memiliki jabatan Kepsek. sehingga tidak selayaknya terdakwa dituntut menggunakan pasal 2 dan 3.

Baca Juga :  Diduga kembang api, rumah warga Naikoten ludes

“Saya nilai JPU sudah sangat keliru dalam menghukum terdakwa. Seharusnya terdakwa dihukum menggunakan pasal 3 bukan pasal 2 dan 3, karena terdakwa hanya salah menggunakan kewenangannya, dan dia punya jabatan Ini sudah tidak benar lagi!” kesalnya. (richo)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

37 − = 34