14

 

Moral-politik.com. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur minta pemerintah Kota Kupang menjadikan baliho para calon anggota legislatif sebagai obyek pajak. Anggota DPRD Kota Kupang, Kris Matutina mengatakan, baliho para calon anggota legistlatif bisa menjadi salah satu pendapatan daerah Kota Kupang.

“Menjelang pemilu legislatif ini kan banyak baliho-baliho yang dipasang. Agar setiap baliho yang ada itu baik DPRD, maupun masyarakat yang ikut caleg baik DPRD Kota, Provinsi maupun pusat itu harus dikenakan sebagai obyek pajak. Di lain sudut, pemasangan baliho pada pohon-pohon harus ditertibkan oleh pemerintah. Karena itu kan sangat mengganggu keindahan kota ini. Kita lihat saja di depan kantor DPR di bawah pohon ada baliho. Iya, ‘kan? Dimana mata pemerintah untuk melihat itu? Artinya aturan-aturan dengan spets yang ada itu kan ada pembiaran,” kata Kris Matutina.

Anggota DPRD Kota Kupang Kris Matutina menambahkan, pemerintah Kota Kupang perlu menertibkan baliho-baliho di tempat-tempat yang dilarang, seperti di wilayah perkantoran dan di pohon-pohon. Perlu diketahui, Pemerintah Kota Kupang telah mengeluarkan larangan untuk pemasangan baliho atau papan reklame di daerah perkantoran dan  sekolah – sekolah. Selain itu, pemerintah juga melarang pemasangan baliho dan reklame di pohon-pohon. (Sil Sega)

 

Baca Juga :  Nasihat Menteri PPPA Agar Wanita Tidak Terjebak Gaya Fathanah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

50 − 48 =