6

Moral-politik.com. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengemukakan pihaknya setuju wacana pembatasan dana kampanye pada pemilihan kepala daerah (Pilkada). Namun, wacana itu perlu kajian yang matang dan aplikatif agar bisa diterapkan di lapangan.

“Spiritnya oke, tapi teknisnya harus dikaji dulu seperti apa,” kata Gamawan di Jakarta, Senin (3/6).

Ia menjelaskan persoalan teknis aplikasi terhadap persoalan pembatasan dana kampanye memicu perdebatan yang cukup alot di kalangan pemerintah dengan DPR dalam pembahasan RUU Pilkada. Banyak persoalan yang perlu dikaji secara lebih mendalam seperti masalah pengawasan dan kontrolnya oleh lembaga penyelenggara pemilu.

“Itu harus ada kajian teknisnya. Misalnya, mungkinkah KPU untuk mengontrol seluruh pamflet yang dipakai para calon?” tutur Gamawan.

Menurutnya, pada prinsipnya pemerintah setuju perlunya pembatasan dana kampanye dalam pilkada. Sehingga persoalan besarnya biaya kampanye seperti gubernur yang mencapai Rp 100 miliar atau bupati/walikota yang diperkirakan mencapai Rp 30 miliar dapat diminimalisir.

“Kita diskusikanlah lebih matang. Semangatnya saya tahu kok, supaya jangan macam-macam, tadi disebutkan Pilgub Rp 100 miliar, bupati/walikota Rp 30 miliar,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Didik Supriyanto mendesak pemerintah dan DPR untuk segera membuat aturan terkait pembatasan dana kampanye pilkada.

Pasalnya, besarnya biaya kampanye yang dikeluarkan oleh para calon dalam setiap even pilkada turut mendorong terjadinya politik transaksional serta membuka peluang terjadinya korupsi pada APBN dan APBD oleh kepala daerah.

Hal senada dikatakan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), M Afifuddin. Menurutnya, pembatasan dana kampanye tidak hanya mampu mengurangi berbagai praktik kecurangan dalam pilkada, seperti politik uang, melainkan juga mampu mengurangi persaingan yang tidak sehat antar pasangan calon yang bertarung dalam pilkada.

Baca Juga :  Rachmawati Soekarnoputri: Jokowi enggak akan bertahan lima tahun

“Semestinya penggunaan dana kampanye dibatasi. Jika tidak, maka rivalitas antar tiap pasangan calon ini akan lebih dipengaruhi oleh faktor uang,” ujarnya.

Sumber: beritasatu.com

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

71 − = 65