5

Moral-politik.com. Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah didesak untuk memasukan aturan pembatasan dana kampanye dalam undang-undang tentang pemilihan umum, untuk mempersempit ruang gerak partai politik meraup uang haram.

“Kalau dibatasi mempersempit ruang gerak untuk mengumpulkan uang haram dari pengusaha dan perseorangan,” kata Didik Supriyanto, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/6).

Meski demikian, Didik juga mengakui, gagasan itu akan sukar dilakukan karena pemerintah, apa lagi DPR, diisi oleh orang-orang partai politik.

Partai politik, jelas Didik, kerap menolak pembatasan dana kampanye dengan dalih mahalnya dana kampanye. Namun kenyataan di lapangan, kata Didik justru kampanye dijadikan alasan untuk meraup uang haram dari pihak pengusaha maupun perseorangan.

“Mereka enggak mau dibatasi karena ruang gerak mereka meraup uang haram akan berkurang drastis,” kata Didik.

Didik juga mengkritisi dana kampanye yang tidak dilaporkan secara jujur oleh partai politik. Partai politik, dalam laporan kepada Komisi Pemilihan Umum mengurangi jumlah dana kampanye.

Didik memberikan contoh, suatu partai politik melaporkan dana kampanye di televisi sebesar Rp 270 miliar. Namun setelah dicek ke lapangan, sebanyak Rp 30 miliar dana kampanye di televisi tidak dilaporkan.

“Jadi ada yang digelapkan,” kata Didik.

Sumber: beritasatu.com

Baca Juga :  Rihi Heke: Sabu Raijua Baru Miliki Alat Berat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 4 =