45

Moral-politik.com. Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terkesan dilakukan asal-asalan, karena tidak didukung rencana tata ruang dan wilayah yang jelas.

Pasalnya, hingga saat ini Kabupaten Rote Ndao belum memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Anggota komisi C DPRD Kabupaten Rote Ndao, Zinsendorf Y. Adu yang dikonfirmasi wartawan belum lama ini mengatakan, pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan secara baik bila tidak direncanakan melalui pemanfaatan ruang yang baik.

“Awalnya Perda RTRW mau dibahas tahun 2012 lalu dan anggarannya telah dialokasikan, tetapi pemerintah tidak siap, sehingga anggaran itu diluncurkan kembali tahun ini. Kita harapkan agar pengajuan Ranperda RTRW ke DPRD bisa dilakukan secepatnya,” katanya.

Sebelum dibahas bersama DPRD, Pemkab Rote Ndao diingatkannya agar melakukan diskusi publik.

“Sesuai mekanisme harus ada diskusi dengan publik. Karena penempatan ruang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Selain itu, lanjut dia, percepatan penyediaan Perda RTRW dimaksudkan untuk percepatan penetapan kawasan secara detail.

“Bagaimana kita membicarakan rencana detail tata ruang sedangkan Perda RTRW belum ada?” gugatnya.

Senada dengan dia, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, Adrianus Adu, ST yang dikonfirmasi usai sidang mengatakan, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) memiliki posisi strategis dalam setiap perencanaan pembangunan.

Sebab menurut alumnus Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil Universitas Katolik Widya Mandira Kupang ini, setiap kegiatan yang dilaksanakan semestinya mengacu pada Perda RTRW.

“Lanjutan dari Perda RTRW adalah Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Wilayah (RDTRW), dengan demikian pengaturan tentang kawasan itu merupakan penataan detail atas ruang,” katanya.

Akibat tak adanya pengaturan ruang yang jelas, dikuatirkannya pelaksanaan pembangunan dan kegiatan dari kabupaten Rote Ndao akan mengalami deviasi.

Baca Juga :  SMP Negeri Oenenu Kab. TTU Beratap Ilalang dan Berdiding Bambu

“Kondisi saat ini, kita perlu akui bahwa pelaksanaan pembangunan belum diatur dengan baik. Kesemerawutan pembangunan ini disebabkan karena tidak adanya penataan ruang yang jelas,” tandas politisi asal Partai Demokrat ini.

Menghindari terjadinya penyalahgunaan kawasan dan ruang, Pemkab Rote Ndao didesaknya untuk melakukan pengkajian secara mendalam guna pengaturan ruang di wilayah Kabupaten Rote Ndao.(lima)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

72 − 68 =