122

Moral-politik.com. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) diminta untuk menertibkan fasilitas pemerintah yang digunakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang telah membuat dan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD periode 2009-2014.

“Pemerintah kabupaten TTU, khususnya Sekwan harus menertibkan fasilitas negara yang masih digunakan oleh anggota DPRD yang telah mengundurkan diri dari DPRD TTU, karena memang secara etika mereka tidak lagi menjadi wakil rakyat,” ungkap direktur Lakmas Cendana Wangi, Viktor Manbait.

Dia menilai, ada anggota DPRD TTU yang jelas-jelas sudah diketahui publik bahwa telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil rakyat tapi sampai saat ini masih tetap menggunakan fasilitas pemerintah.

“Ini kan lucu dan amat memalukan. Mestinya mereka harus tahu diri bahwa mereka telah menyatakan mundur sebagai wakil rakyat. Dan mereka harus membuat keteladanan yang baik, tapi malah diam-diam terus menggunakan fasilitas negara, misalnya mobil dinas!” kritiknya.

Dia menjelaskan, mestinya ketika menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD ke KPU ataupun di DPRD, secara etika berpolitik keanggotaannya di Partai sebelumnya sudah dinyatakan selesai. Begitupun keanggotaan di DPRD demikian.

“Jadi ini soal etika berpolitik, karena itu saya minta 5 anggota DPRD harus memiliki sikap yang bijaksana untuk meninggalkan jabatan wakil rakyat yang diembannya, termasuk tidak lagi menggunakan fasilitas negara,” ungkap Viktor.

Dia meminta kepada  5 anggota DPRD TTU tersebut,  untuk tidak memanfaatkan kekosongan ini untuk mengais rejeki, mengais keuntungan bagi pribadi. Karena hal tersebut bisa menjadi bumerang bagi diri sendiri.

Menurut dia, kalau ada dari 5 anggota ini yang sengaja manfaatkan situasi kekosongan ini untuk terus mengais rejeki bagi keuntungan pribadi di DPRD dengan sengaja tidak melakukan proses PAW, maka ini adalah satu bentuk korupsi yang harus dilawan oleh masyarakat.

Baca Juga :  Pasangan Independen, Paket YURI Bakal Menang Satu Putaran

“Rakyat tidak boleh pilih caleg seperti ini,  yang hanya jadi wakil rakyat untuk mencari keuntungan bagi pribadi dirinya. Jadi pimpinan partai di tingkat provinsi sudah harus membuat SK pemberhentian dari jabatan partai dan menarik anggota yang keanggotaan partainya menjadi ganda,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, 5 anggota DPRD TTU  asal partai yang tidak lolos verifikasi saat ini telah membuat dan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD TTU, yang ditujukan kepada Gubernur NTT untuk maju sebagai caleg dari partai lain. Bahkan ada sebagian diantaranya, telah mendapatkan Surat Keterangan dari Pimpinan DPRD TTU bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan surat pengunduran diri, dan sedang dilakukan proses PAW untuk kebutuhan penetapan DCT.

Lima anggota tersebut masing-masing Agustinus Talan (Partai Golkar dan sebagai caleg PAN), Agustinus Ndun (Ketua DPC PDKI sebagai vcaleg Nasdem), Aloyisus Talan Ketua DPC Republikan sebagai caleg Demokrat,  Paulina Suci Windari ketua DPC kedaulatan sebagai vcaleg Hanura dan Yosafat Hakase sebagai Ketua DPC PDP sebagai caleg PAN. (amy)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

95 − 93 =