8

Moral-politik.com. Pemerintah mengajukan sebanyak 3 opsi kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk meredakan polemik tentang masalah PDAM antara PDAM Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Dan opsi tersebut menjadi pilihan terakhir bagi pemkot untuk tidak menarik semua aset PDAM Kabupaten yang berada diwilayah Kota Kupang.

Walikota Kupang Jonas Salean mengatakan ini kepada wartawan di Kupang, Sabtu (08/06).

Menurut Walikota, opsi yang pertama ditawarkan oleh Pemkot Kupang adalah menyangkut  Perda tentang pemberlakuan Tarif PDAM milik Pemkab Kupang harus ditarik dan diganti dengan Perda milik Pemkot. Opsi yang kedua adalah pemasangan meteren induk milik Pemkot di semua sumber air yang berada di wilayah Kota Kupang, yang dikelola PDAM. Sedangkan opsi yang ketiga adalah pemerintah Kota Kupang harus mendapatkan Rp 1000 dari setiap rekening yang dibayarkan pelanggan di wilayah Kota Kupang.

Menurutnya, opsi tersebut dilayangkan karena setiap tahunnya PDAM Kota Kupang menggunakan air dari sumber air yang berada di wilayah Kota Kupang sebanyak 8 juta kubik, tapi pemerintah Kota Kupang tidak mendapatkan apa-apa dari pengelolaan air yang ada.

Jika pemerintah Kabupaten Kupang  menolak ketiga opsi tersebut maka Pemkot Kupang akan mengambil alih semua aset yang ada di Kota Kupang pada 1 januari 2013 mendatang. (NZ)

 

 

 

Baca Juga :  Suster Sesilia, SSpS: Kekerasan di Belu Semakin Meningkat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here