4

 

Moral-politik.com. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menunggu sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait nasib mereka di koalisi. Meski PKS masuk koalisi, tetapi kerap berseberangan dengan sikap pemerintah.

Atas tindakan itu, Partai Demokrat pernah mengusulkan agar PKS keluar dari koalisi. Ketua DPP PKS, Sohibul Iman mengingatkan, jika anggota koalisi memang ingin mengeluarkan partainya, harus ada ‘surat perceraian’ secara tertulis. “Orang menikah saja, biasa ada kan. Masak ini tidak ada apa-apa,” kata dia.

Meski begitu, imbuhnya, PKS tetap akan menunggu keputusan SBY selaku Ketua Sekretariat Gabungan koalisi. “Pasti akan ada komunikasi politik antara SBY dan pimpinan partai lainnya.”

Sebenarnya, kata Sohibul, sikap PKS tak selamanya berbeda dengan pemerintah. Dan, imbuhnya, perbedaan pendapat itu biasa dalam koalisi persidensial.

“Coba anda bayangkan tahun lalu, ketika kenaikan BBM, PKS beda, Golkar beda dengan koalisi. Kan nggak ribut. Kok waktu Golkar tidak sedemikian ribut. Begitu PKS, ributnya luar biasa,” ujar dia.

Terbaru, PKS menentang rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi bersama partai oposisi PDI Perjuangan. Meski sudah didukung juga oleh Hanura dan Gerindra, namun, suara mereka kalah di Sidang Paripurna, Senin lalu.

Melalui mekanisme voting, DPR memutuskan untuk mengesahkan UU APBN Perubahan 2013 yang mencantumkan juga soal kenaikan BBM dan kompensasinya. (adi)

Sumber: viva.co.id

 

Baca Juga :  Melemahnya Rupiah, ini komentar Ekonomom

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here