2

Moral-politik.com. Terkait dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao meniadakan bantuan dana bergulir bagi peningkatan usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan oleh masyarakat, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Rote Ndao, Petrus K.R.Pelle mengaku kesal dengan Pemkab Rote Ndao.

“Semestinya Pemkab Rote Ndao tidak gegabah dalam membuat keputusan penghentian pemberian dana bergulir. Sebab, pemberian dana tersebut dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kesal Pelle.

Dikatakannya, jika minimnya pengembalian anggaran oleh masyarakat bukan semata-mata kesalahan masyarakat, tapi kekeliruan pemerintah atas pengawasan dan pengendalian dana yang telah disalurkan tersebut.

Pelle malah kesal karena sesuai informasi yang diperolehnya, besar anggaran yang disalurkan ke masyarakat sangat kecil, yakni berkisar Rp500 ribu hingga Rp1 juta.

“Ini kan sangat janggal. Masak bantu masyarakat untuk buka kios di Rote Timur hanya dengan modal Rp500 ribu? Untuk datang belanja barang di Ba’a pasti menghabiskan lebih dari setengah anggaran itu untuk transportasi. Jadi sangat tidak masuk di akal usaha yang dilakukan berhasil,” keluhnya.

Untuk itu dirinya meminta agar besaran dana yang digulirkan tersebut harus dinaikan dengan standar Rp5 juta per penerima. Selain itu, dirinya juga mendesak pemkab Rote Ndao agar melakukan pemutihan atas tunggakan dana bergulir yang belum dikembalikan masyarakat.(lima)

Baca Juga :  Kupang: Ina Leo Gantung Hidup Dari Pohon Terung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

21 − = 15