7

Moral-politik.com. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh para kepala Desa di wilayah Kabupaten Rote Ndao, dari tahun ke tahun dianggap tidak jelas, bahkan dinilai amburadul.

Penilaian itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao, Yakob Malelak di gedung DPRD Rote Ndao, akhir pekan kemarin.

Menurut politisi asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut, pengelolaan yang tidak jelas tersebut disebabkan karena belum ada landasan hukum yang jelas mengaturnya.

“Pengelolaan ADD di Rote Ndao selama ini kan amburadul karena hanya mengacu pada SK Bupati saja. Sehingga kedepannya perlu diatur melalui payung hukum yang jelas yakni Peraturan Daerah (Perda),” kata Yakob.

Tak adanya regulasi yang jelas kata Yakob, menyulitkan seluruh pihak untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan dana tersebut. Disamping itu, kata Ady, hal itu juga membingungkan para Kepala Desa saat mengelola dana itu.

“Perda itu penting supaya dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dengan menggunakan ADD,”katanya.

Menurut Yakob, pihaknya akan menolak pengalokasian ADD ke depannya bila tidak didukung peraturan yang jelas.

“Kita tidak bermaksud menghambat tetapi pelaksanaannya harus diatur melalui regulasi yang jelas. Sebab uang yang dikelola itu adalah uang negara sehingga harus diatur secara jelas,”katanya.

Hal itu, lanjut Yakob, penting dilakukan agar anggaran yang dialokasikan itu memiliki asas manfaat bagi rakyat banyak.

“Banyak polemik berkaitan dengan pengelolaan ADD di desa, itu disebabkan karena aturannya yang tidak jelas,” terangnya.

Untuk diketahui, Kepala BPK Perwakilan wilayah NTT, Bernardus Dwita Perdana, SE, Me-Comm dalam surat nomor 223.a/S/XIX.KUP/07/2012 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rote Ndao yang copiannya diperoleh wartawan di Ba’a, belum lama ini mengatakan, bantuan keuangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao kepada desa dalam tahun anggaran 2011 lalu sebesar Rp.10.963.644.570 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Timur.

Baca Juga :  Bank NTT Segera Ajukan Proposal Peningkatan Modal Dasar

Dalam surat tertanggal 15 Agustus 2012  dengan perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2011 lalu merincikan sejumlah temuan dalam pengelolaan keuangan di lingkup Pemkab Rote Ndao TA.2011 lalu.

Khusus bantuan keuangan untuk pemerintah desa tahun anggaran 2011 lalu, ditemukan bahwa realisasi belanja bantuan keuangan kepada Desa pada Pemkab Rote Ndao sebesar Rp.10.963.644.570 belum didukung penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Berdasarkan temuan ketidakpatuhan itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Rote Ndao, Leonard Haning supaya memerintahkan Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao dan SKPD teknis supaya meminta Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan dari penerima sebesar Rp.10.963.644.570 tersebut.(lima)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here