Sertifikat BPN

Moral-politik.com. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang, Rukiatno mengatakan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPN Kabupaten Kupang mengedepankan pelayanan yang transaparan.

“Prinsipnya kita kedepankan pelayanan transparan bagi masyarakat. Soal pengurusan sertifikat tanah, misalnya, masyarakat bisa melakukan sendiri. Karena kami sudah menyediakan loket dan petunjuk cara pengurusannya, juga biaya yang harus dikeluarkan. Sehingga di sini tidak ada calo,” katanya kepada Moral-politik.com di Kupang, Senin (17/06).

Rukiatno mengungkapkan, anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BPN sendiri dilarang untuk mengurus sertifikat tanah milik orang lain, apalagi dalam jumlah yang banyak. Kalau pun ada pegawainya yang mengurus sertifikat yang bukan miliknya, jelas Rukiatno, itu kemungkinan besar milik keluarganya yang lain, yang hanya sekedar minta tolong.

“Saya yakin, kalau ada pegawai di sini yang mengurus sertifikat, dia membantu sukarela bukan sebagai calo, hanya sekedar membantu keluarganya dalam pengurusan sertifikat tanah,” kata Rukiatno.

Ditegaskan Rukiatno, tujuan dipasang beberapa stiker di kantornya tersebut agar masyarakat bisa memahami dan mandiri untuk langsung ke loket saja, situasi itu yang perlu didorong.

“Paradigma pelayanan dituntut seperti itu, harus melayani lebih baik lagi dan tidak menyulitkan masyarakat,” jelas Rukiatno. (Ale)

 

Baca Juga :  Curiga Lurah curi beras, warga timbang ulang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + = 12