P19-06-13_17-39[1]

 

Moral-politik.com. Saat Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang seusai menjatuhkan vonis terhadap terdakwa satu mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, dr. Lau Fabianus, dan terdakwa dua mantan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Yeswelda Mali, yang divonis 3 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit mobil ambulans dengan nilai kontrak Rp 757,6 juta, sempat terjadi situasi tegang. Pasalnya banyak pengunjung sidang yang merupakan kerabat dr. Lau Fabianus merasa keberatan dengan vonis hakim.

Penasehat hukum kedua terdakwa, Helio Araujo meminta agar pengunjung sidang tenang. “Saya minta tenang yah!” tegas Helio.

Melihat kondisi yang tidak bersahabat itu, JPU Patrik Neonbila bersama rekan terpaksa meninggalkan ruang sidang melalui pintu keluar yang biasa digunakan oleh majelis hakim.

Terdakwa kemudian berbegas meninggalkan ruang sidang dan saat tiba di luar ruang sidang sempat didoakan sebelum naik mobil tahanan untuk diantar ke Lapas Penfui Kupang.

Helio Araujo menegaskan, pihak keluarga akan melakukan upaya banding atas vonis majelis hakim.

Helio menilai tatanan hukum di Indonesia sudah hancur, pasalnya siapa saja yang menjadi terdakwa di pengadilan Tipikor pasti dikenakan hukuman tanpa perduli benar atau salah. Dengan sistem yang ada menunjukkan kalau kondisi Hukum Indonesia sudah mengalami kemunduran ke tahun 1965, bukan maju.

Ditegaskan Helio, dengan tidak dikenakan pidana pengganti kerugian negara menunjukkan kalau terdakwa tidak terbukti merugikan keuangan negara.

“Putusan ini juga tidak adil karena rekanan yang mengadakan mobil ambulance sudah divonis bebas di PN Atambua!” ujar Helio. (Ale)

 

 

 

 

Baca Juga :  Pembangunan Bendungan Kolhua Tergantung Keputusan Pansus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 49 = 52