13

Moral-politik.com. Yosua MS, penasehat hukum (PH) tersangka  dalam kasus korupsi dana proyek pembangunan ruang praktek Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran (SMKP) Kupang tahun anggaran 2011 senilai Rp 490 juta, menilai penetapan status TSK terhadap kliennya terkesan dipaksakan untuk tetap naik ke penuntut umum.

Yosua menjelaskan, pemeriksaan terakhir terhadap kliennya yang kini berstatus tahanan Kejari Kupang dilakukan pada tanggal 5 April 2013 oleh penyidik polisi sesuai juknis P19 dari Kejari Kupang.

“Herannya, pada saat ini berkas perkara klien saya akhirnya sudah dinyatakan P21 oleh Kejari Kupang. Penetapan P21 atas berkas perkara klien saya ini sangat janggal, karena bukti-bukti sangat lemah dan kerugian negara tidak jelas,” kata Yosua.

Dia menjelaskan, telah ada kesepakatan dalam rapat bahwa karena yayasan menolak pembangunan di lokasi SMKP, maka Kepsek dan panitia pembangunan meminta agar pembangunan dilaksanakan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang yang juga bercirikan kelautan dan perikanan.

“Klien kami telah menandatangani beberapa surat yang dibuat dan diajukan oleh Kabid SMK antara lain nota dinas yang pada intinya menyatakan material bangunan yang telah dibeli agar tidak mubazir dapat digunakan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang, dan surat kepada Kemendikbud RI untuk mohon persetujuan pengalihan lokasi pembangunan,” jelasnya.

Selain itu, dana yang telah dicairkan oleh kepala sekolah adalah sebesar Rp 150 juta dan bangunan dua buah RPS yang telah dikerjakan sudah sekitar 43,80 persen. Pembangunan tidak dapat dilanjutkan karena pihak yayasan telah memblokir sisa dana pada BRI Cabang Kupang dan melaporkan masalah tersebut kepada Polres Kupang Kota.

Selanjutnya, Polres Kupang Kota telah menindaklanjuti laporan tersebut dari tingkat pulbaket sampai dengan penyidikan dan menetapkan empat tersangka.

Baca Juga :  Rote Ndao: Tinggalkan Pemimpin Diskriminatif Jika Mau Maju

“Klien saya awalnya dimintai keterangan sebagai saksi dengan alasan telah menandatangani sejumlah surat yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara, yang sampai dengan saat ini hasil audit BPKP tidak pernah diberitahukan kepada klien saya, ataupun kepada saya walaupun sudah kami tanyakan pada penyidik selaku penasehat hukum,” tandas Yosua.

Sementara itu, lanjut Yosua, berkas perkara kliennya dilimpahkan ke Kejari Kupang dan pihak kejaksaan sendiri telah mengembalikan berkas kliennya ke polisi sebanyak tiga kali, yaitu pertama dengan alasan karena berkas empat tersangka disatukan dan pengembalian kedua serta ketiga dengan P19.

“Pada kondisi tahap P19 yang sudah berulang kali, sewajarnya polisi menerbitkan SP3 karena setidaknya membuktikan penyidik Polresta sulit meramu bukti serta menelaah keterlibatan klien saya, yang tidak berperan signifikan serta tidak menghabiskan uang Negara, dan hanyalah kelalaian administrasi yang kurang pas bila dikategorikan masuk Tipikor,” jelas Yosua. (Ale)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 10 =