tallend-daud

 

Moral-politik.com. Pembangunan Bendungan Kolhua menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Pemerintah Kota Kupang sebagai eksekutor dinilai cuci tangan dan melempar tanggung jawab kepada Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang.

Fenomena tersebut membuat ketua DPRD Kota Kupang, Telend Mark Daud anggkat bicara.

Menurut tokoh muda potensial dari Partai Golkar ini, Pansus yang dibentuk DPRD Kota Kupang tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan. Tugas Pansus hanya mencari data dan kebenaran terkait pembangunan bendungan itu, kemudian DPRD Kota Kupang memberi saran kepada pemerintah

“Tugas Pansus hanya mencari tau data,” ungkap Tellend Mark Daud, lebih lanjut.

Tugas DPRD, kata dia, hanyalah mengawasi pemerintah kota.

“DPRD Kota Kupang telah memutuskan penggunaan anggaran terkait pembebasan lahan, namun pihak pemerintah kota tidak mampu melakukan eksekusi di lapangan,” katanya, agak kesal.

Ketua DPRD Kota Kupang mengatakan secara blak-blakan bahwa anggaran sudah DPRD setujui, hanya pemerintah Kota Kupang yang tidak mampu jalankan sesuai rencana. (Ikzan)

 

 

 

 

 

Baca Juga :  Bola Tetap Bulat ! Manchester City Tembus Semifinal Liga Champions

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

67 − 60 =