Antonio Gonzaga, Staff Bagian Ekonomi Setda Belu (1)

Moral-politik.com. Agar tidak terjadi pemogokan dan kelangkaan BBM yang berkepanjangan, Pemerintah Daerah Belu melalui Bagian Ekonomi telah melakukan siaga, pemeriksaan dan pengawasan terhadap setiap kendaraan yang masuk keluar untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Kabupaten Belu, NTT, yang berbatasan langsung dengan negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Hal tersebut dikatakan oleh Antonio Gonzaga, ketika Moral-politik.com meminta komentarnya terkait pantauan Danki Brimob Belu bersama jajarannya ke SPBU Halifehan, Jumat, 14/6/2013.

“Saya bersama rekan-rekan ditugaskan di SPBU Halifehan oleh pimpinan untuk mencegah pengisian yang berlebihan. Karena jika tidak dibatasi pengisiannya, akan terjadi penimbunan dan tentunya akan terjadi penyelundupan BBM ke RDTL. Kita batasi pengisiannya. Setiap kendaraan cuma dilayani 20 sampai 50 liter. Kalau jerigen buat masyarakat yang melakukan penjualan di pinggir jalan, kita cuma layani 2 jerigen. Kalau tidak, pengguna kendaraan lainnya tidak akan terlayani dengan baik,” ungkap Antonio, Staf Bagian Ekonomi Setda Belu.

Ketika ditanya sampai kapan penjagaan dan pengawasan ini dihentikan, dirinya mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari Bupati Belu, Joacim Lopez untuk menanggulangi kelangkaan BBM yang akhir-akhir ini terjadi.

“Saya sendiri tidak tahu, sampai kapan saya dan rekan- rekan ditarik kembali ke kantor untuk bertugas sebagaimana mestinya. Saya tidak tahu. Kami cuma menjalankan perintah yang telah dikeluarkan Bupati Belu. Tentunya ada surat perintah, baru kami lakukan tugas ini,” jujurnya.

Antonio mengatakan, setiap SPBU mendapat jatah BBM cuma sekitar 15 ton dari Pertamina. Ada yang lebih. Ada yang tidak. Tergantung kapal tangker Pertamina membawa masuk BBM dan Solar itu berapa ton setiap hari.

Baca Juga :  Rakyat jangan pilih incumbent DPRD Rote Ndao pemalas

“Kami selalu mencatat perkembangan kuota pemakaian BBM setiap hari oleh masyarakat Belu. Dan kami akan sampaikan laporannya ke pimpinan kami atau ke Bupati Belu selaku pimpina tertinggi,” ucapnya, lugas.

Sedangkan ketika  ditanya soal kendaraan RDTL yang melakukan pengisian BBM di Atambua, dirinya mengatakan, itu telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Daerah Belu.

“Setahu saya, itu telah diatur dalam Perda. Entah Perda nomor berapa, saya sendiri tidak tahu. Saya cuma menjalankan tugas yang diberikan!” katanya, meyakinkan.  (Felix)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here