Home / Sport / Bupati Belu Dihadirkan Sebagai Saksi Kasus Dana Bansos

Bupati Belu Dihadirkan Sebagai Saksi Kasus Dana Bansos

Bagikan Halaman ini

Share Button

Bupati Belu, Joachim Lopez

foto: bupati belu dalam suatu acara

 

Moral-politik.com. Bupati Belu, Joachim Lopez dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Belu tahun 2009,  dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Senin (08/07).

Joachim Lopez dihadirkan sebagai saksi atas dua tersangka penyalahgunaan dana bantuan sosial lingkup pemerintah setempat 2009, masing-masing Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yantje Taek, dan Bendahara Pengeluaran Jhony Bere.

Dalam kesaksiannya, Bupati Belu Joachim Lopez mengatakan, sebagai kepala daerah dirinya diberikan kewenangan oleh Undang-undang sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Dikatakannya, penyaluran dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu tahun2009, didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI nomor 59 tahun 2007, pasal 45 ayat 1 dan 2.

Menurut Bupati Joachim Lopez, penyaluran itu didasari atas pengajuan proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat dan masyarakat calon penerima, dan selanjutnya diproses secara berjenjang sebelum dicairkan anggarannya.

Prosedur yang dilakukan secara berjenjang itu, kata Joachim di hadapan majelis hakim Tipikor masing-masing Ketua Majelisi Ida Bagus Dwiyantara, Kairuludin dan Anshory itu, melalui disposisi Bupati ke Sekretaris Daerah dan selanjutnya diproses di bagian keuangan Kabupaten Belu.

Dia menjelaskan, dalam arahan Permendagri nomor 59 tahun 2007, pasal 45 ayat 1 dan 2, disebutkan dana bantuan sosial diperuntukan bagi seluruh warga di Kabupaten Belu untuk kepentingan kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Berdasarkan pemahaman kami atas Permendagri itu, pemerintah lalu menyalurkan dana bansos kepada masyarakat sesuai permohonan proposal yang dimasukan,” katanya.

Joachim Lopez mengaku, dalam penyaluran itu, tidak disertai dengan Surat Keputusan Bupati sebagaimana arahan Permendagri RI Nomor 13 tahun 2008, namun hanya dengan keputusan bupati saja.

Baca Juga :  Kendati KPK Tak Hadiri Rapat Timwas Century, DPR Bisa Memahaminya

“Surat Keputusan tidak kita gunakan, tetapi kita gunakan Keputusan Bupati sesuai arahan Permendagri 59 tahun 2007,” katanya.

Jaksa Penuntut Umum kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial APBD 2009, Patrik Neonbani mendakwa Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu, Yantje Taek dan Bendahara Pengeluaran Jhony Bere telah menyalahgunakan kewenangan penggunaan APBD 2009 untuk bansos dan telah merugikan keuangan negara Rp1,8 miliar.

Para tersangka didampingi kuasa hukum, masing-masing Luis Balun dan Jemy Haekaseh. Sidang akan dilanjutkan Rabu (10/7) dengan agenda pemeriksaan saksi. (Ale)

Pencarian Terkait:

  • biodata bupati belu joachim lopez

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button