Home / Sport / Bupati Kupang Memutasi Sembilan Pejabat

Bupati Kupang Memutasi Sembilan Pejabat

Bagikan Halaman ini

Share Button

16

Moral-politik.com. Sebanyak sembilan Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) diserahterimakan, menyusul proses mutasi yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh Bupati Kupang, Ayub Titu Eki.

Kesembilan pejabat yang diserahterimakan pada Selasa (23/7) lalu, antara lain Asisten  Administrasi Pembanvgunan dan Ekonomi dari Korinus Masneno kepada Viktoria Kanahebi, Kepala  BLHD dari Viktoria Kanahebi kepada Piter Sabaneno, Kepala BP4K dari Robert Teuf kepada  Charles Panie.

Kemudian, Kepala Badan Pelayanan Ijin Terpadu Nimrot Kornelis Noke menggantikan Korinus Masneno, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Ibrahim Humau menggantikan Korimnus Masneno, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Solfina ratu Dimu  menggantikan Marten Bekuliu,  Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Ansar Usman menggantikan Daniel Takain, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daniel takain menggantikan Janos Sanam, Kabag Administrasi Pembangunan Agustinus Wilhelmus Lomi menggantikan J.D Radja Pono dan Kabag Administrasi Perekonomian Monarchi Dethan menggantikan Agustinus Wilhelmus Lomi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Hendrik Paut pada acara itu mengatakan, serah terima  jabatan itu adalah sebuah peristiwa yang harus disyukuri oleh para pejabat yang dipercayakan memegang sebuah jabatan.

“Apa yang terjadi saat itu adalah sebuah momentum bersejarah dalam karya dan pengabdian  sebagai seorang PNS. Jabatan itu adalah sebuah kepercayaan yang erat kaitannya dengan panggilan dan rencana Tuhan, untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Kabupaten Kupang,”  katanya.

Kepada para pejabat yang baru saja mengikuti proses serah terima, Paut meminta untuk  mengatahui tugas-tugasnya dalam satu organisasi termasuk organisasi pemerintahan antara lain planing, atittude dan kompromi yang harus berjalan seimbang.

Kata dia, sebagai seorang pemimpin para pejabat dituntut untuk berani mengambil keputusan dalam satu persoalan dan jangan hanya muncul saat tidak ada persoalan atau cenderung  menghindar dari persoalan.*** (AVI)

Baca Juga :  Tokoh agama bisa jadi pejuang orang miskin

 

 

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button