Home / Pena_VJB / Bupati ‘Ronda’ & Gubernur NTT Non Aktifkan Pejabat Bermasalah!

Bupati ‘Ronda’ & Gubernur NTT Non Aktifkan Pejabat Bermasalah!

Bagikan Halaman ini

Share Button

13

 

Moral-politik.com. Bupati Rote Ndao, Drs.Leonard Haning, MM dan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Drs.Frans Lebu Raya diingatkan agar menonaktifkan pejabat yang terlibat masalah hukum.

Permintaan itu disampaikan mantan Ketua Ombudsman Wilayah Nusa Tenggara Timur, NTB dan Bali,  saat dihubungi wartawan pertelepon, Minggu (14/7).

Dia mengatakan hal itu menjawab wartawan soal penetapan Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao, Drs.Alfred H.J. Zakarias, M.Si, dan Asisten III Setda Kabupaten Rote Ndao, Drs.Hengky Mesang sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Ba’a.

Menurutnya, penonaktifan itu perlu dilakukan agar aktivitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Rote Ndao tidak terganggu.

“Sebaiknya mereka dihentikan sementara dari jabatannya sehingga mereka konsentrasi dengan permasalahan hukum yang mereka hadapi,” katanya.

Selain dimaksudkan agar pelayanan kepada publik tidak terganggu, lanjutnya, penghentian sementara tersebut dimaksudkan agar citra pemerintah di mata masyarakat tetap berwibawa.

“Dalam kapasitas mereka sebagai tersangka dalam kasus korupsi, maka sangat riskan saat mereka melayani masyarakat. Hal itu akan berdampak pada ketidakpercayaan publik kepada pemerintah, sehingga sebaiknya mereka mengundurkan diri atau dihentikan sementara dari jabatannya!” tandasnya.

Menurutnya, bila Bupati Rote Ndao maupun Gubernur NTT membiarkan keduanya menduduki jabatan, dikuatirkan akan berdampak buruk bagi citra pemerintah di mata masyarakat.

“Entah mereka terbukti atau tidak, yang pastinya masyarakat sudah menilai bahwa mereka koruptor. Kalau dibiarkan berkuasa dan terus melayani masyarakat, masyarakat akan mempertanyakan konsistensi pemerintah tentang pemerintahan yang bersih dari KKN,” ujarnya.

Bahkan kedua pejabat itu dimintanya supaya mencontohi sikap yang ditunjukkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andy Alfian Malarangeng yang mengundurkan diri, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi Hambalang.

Baca Juga :  13 Jurus Bercinta untuk Pasutri

“Sebaiknya kedua pejabat itu mengundurkan diri!” tandasnya.

Untuk diketahui, Kejaksaan Negeri Ba’a menetapkan mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao, Drs. Alfred H.J. Zakarias, M.Si yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek  winguard.

Hal ini dikemukakan Kepala Kejaksaan Negeri Ba’a, I Gde Ngurah Sriada, SH, MH kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (10/7).

Menurutnya, penetapan tersangka kepada Drs.Alfred H.J. Zakarias, M.Si setelah pihaknya lakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi dalam kasus tersebut.

“Kami juga sudah lakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan kami sudah memiliki cukup bukti. Sehingga kami telah menetapkan satu orang tersangka atas nama Alfred H.J. Zakarias yang saat itu menjabat sebagai Kasatker,” kata Sriada.

Sementara mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rote Ndao, Drs. Hengky Mesang yang telah dilantik menjadi Asisten III Setda Kabupaten Rote Ndao, lanjutnya, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Transmigrasi Lokal (Translok) Istua di Desa Kuli, Kecamatan Lobalain tahun anggaran 2011 lalu.

Selain menetapkan Drs. Hengky Mesang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek itu, pihaknya juga menetapkan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK). Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang diduga terlibat dalam proyek senilai Rp3,8 Miliar tersebut.

“Kami sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini yakni KPA dan PPK. Sementara kontraktornya berstatus sebagai calon tersangka,” ujarnya. (lima)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button