Home / Sport / DPRD Kota Kupang Minta Satpol PP Harus Berkoordinasi

DPRD Kota Kupang Minta Satpol PP Harus Berkoordinasi

Bagikan Halaman ini

Share Button

4

Moral-politik.com. DPRD Kota Kupang minta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kupang dalam penerapan Peraturan Daerah (Perda) di lapangan harus berkoordinasi dengan pihak instansi terkait dan bagian hukum agar tidak melanggar prosedur pelaksanaan Perda tersebut.

Kris Matutina mengatakan, koordinasi perlu dilakukan oleh Pol PP karena sebagai eksekutor lapangan mereka sudah harus tahu apa yang dilakukan nanti sudah sesuai dengan aturan atau tidak.

Menurutnya, masalah pengawasan terhadap penerapan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP selalu terlambat—apakah dana kurang atau apa, karena PKL membangun lapak tapi dibiarkan, sehingga terkesan ada pembiaran, lalu sudah ditinggal dan dibuat berbulan-bulan baru kaget. Hal ini apakah  dana operasional untuk patroli kurang, atau memang lambat bergerak.

“Saya harap operasi bukan hanya di Rumija, tetapi juga di tanah pemerintah, karena kenyataan banyak yang datang tidak tahu dari mana dan membangun dan menetap. Tapi  begitu ada penertiban, mereka  minta pemerintah harus begini dan begitu,” katanya.

Sedangkan Imanuel  Haning meminta pemerintah agar bisa bersama mengatur kota ini dengan baik, hal yang terjadi selama ini karena pembiaran terus menerus oleh pemerintah.

“Masalah penertiban ruang terbuka hijau, dimana saja dan juga ruang terbuka hijau mana saja yang sudah diketahui masyarakat, serta Perda itu sudah diketahui mayarakat atau tidak, jangan hanya kajian hukum yang simpan di bagian hukum. Maka itu perlu dilakukan sosialisasi, karena jika tidak dilakukan berarti Satpol PP yang akan  kena,” katanya.

Sementara itu dalam menanggapi persoalan tersebut, Kepala Satpol PP Kota Kupang,Thomas Dagang mengaku pelaksanaan tugasnya masih ada kendala  yang dihadapi yakni rendahnya kesadaran warga mematuhi aturan. Diketahui aturan siap dilaksanakan, tetapi warga terkadang tidak menerima. Misalnya di Wilayah Tode Kisar, di situ ruang terbuka hijau, masih ada juga dibangun rumah oleh warga, karena merasa sudah lama di situ dan beranak cucu, padahal secara hukum tidak ada.

Baca Juga :  10 Kamar Kos Ludes Dilahap si “Jago Merah"

“Dan untuk PKL depan GOR atau Disperindag Provinsi, Pemerintah Provinsi berkomitmen dengan PKL di situ, padahal aturan kota ini kita yang mengatur, di satu sisi kami harus berhadapan dengan gubernur,” katanya.

Dalam menanggapi soal PKL di depan Disprindak tersebut, Asisten III Setda Kota Kupang, Djamal Mila Meha menambahkan, penempatan akan PKL di lokasi tersebut sudah ada diijinkan oleh Pemerintah Provinsi, maka dalam waktu dekat pihak Pemerintah Kota Kupang akan melakukan pertemuan bersama Pemprov guna mencari solusinya, karena tanah itu adalah aset Pemprov tetapi secara aturan diatur oleh Pemerintah Kota Kupang. (Nyongky)

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button