Home / Sport / Felipus Fernandes Minta Kejati NTT Tetapkan Frans Sega TSK

Felipus Fernandes Minta Kejati NTT Tetapkan Frans Sega TSK

Bagikan Halaman ini

Share Button

11

 

Moral-politik.com. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta untuk menetapkan mantan Kepala Kantor Wilayah Agama NTT sebagai tersangka baru setelah 3 tersangka lainnya ditetapkan, yaitu HM, DW dan SB ditahan di Rutan Klas IIA Kupang.

Permintaan itu disampaikan Felipus Fernandes, SH kuasa hukum Damianus Wae tersangka dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas pada Kantor Wilayah Agama NTT tahun 2010 sebesar Rp 4,6 miliar.

“Saya Minta Kejati NTT dapat menjadikan mantan kepala Kantor Wilayah Agama NTT, Frans Sega sebagai tersangka yang baru dalam kasus dugaan korupsi itu, “ katanya, Minggu (28/7).

Menanggapi permintaan kuasa hukum DW, Kejati NTT  Domu P. Sihite, SH, MH kepada wartawan, Minggu (28/7) mengatakan, Kejati NTT tidak bisa seenaknya menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas pada Kantor Wilayah Agama NTT tahun 2010 sebesar Rp 4,6 miliar yang merugikan negara sebesar Rp 1,2 miliar.

Dia mengatakan, penyidik membutuhkan minimal dua alat bukti yang cukup untuk menjerat tersangka baru. “Kami tidak akan seenaknya menjadikan seseorang tersangka tanpa ada minimal dua alat bukti. Jangan kesannya mendzolimi orang atau ada penilaian kasus ini diorder dan jadi berdosa,” tandas Sihite.

Sihite mengatakan, jajarannya melihat peranan masing-masing saksi lantaran kasus ini sementara berproses. “Kalau ada alat bukti yang mendukung untuk penetapan tersangka, ya kami akan sikapi!” tegasnya.

Dugaan keterlibatan mantan Kakanwil Kemenag NTT, katanya, akan diusut manakala ada data pendukungnya. Alat pendukung minimal dua  bukti. Alat bukti itu berupa keterangan ahli, keterangan saksi, surat dan  keterangan tersangka.

“Alat bukti itu yang harus dicari untuk mengungkap keterlibatan seseorang!” tegas Sihite.

Baca Juga :  9 Pemuda bergiliran perkosa Gadis 19 Tahun

Tak hanya itu,lanjutnya, penetapan tersangka harus diketahui peranannya. Semisal kalau dikatakan tersangka sekarang diperintahkan lantas wujud perintah itu apakah dalam bentuk lisan atau tertulis.

“Kalau lisan harus ada siapa-siapa yang mendengar. Jangan terkesan nanti katanya. Sehingga terungkap secara proporsional. Dan, hal itu tinggal menunggu saja,” ujar  Sihite. (richo)

 

 

 

 

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button