Home / Sport / I Nyoman Somanada Pimpin Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus SMK Pelayaran

I Nyoman Somanada Pimpin Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus SMK Pelayaran

Bagikan Halaman ini

Share Button

8foto: ilustrasi

 

Moral-politik.com. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana proyek pembangunan ruang praktek Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang tahun anggaran 2011 senilai Rp 490 juta, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Rabu (10/07).

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut dipimpin majelis hakim, I Nyoman Somanada didampingi hakim anggota, Khairludin dan Anshyori. Hadir jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang, Tedjo Sunarno.

Hadir empat terdakwa, Paskalis Laki (ketua komite SMK Pelayaran), Veronika Yulita Moi (mantan kepala SMK Pelayaran Kupang), Maxwell Halundaka (mantan Kadis PPO Kota Kupang) dan Domianus Alan Modjo (mantan Kasubdin SMK Dinas PPO Kota Kupang) yang masing-masing didampingi tim penasehat hukumnya.

JPU menghadirkan satu orang saksi untuk diperiksa dalam persidangan itu yakni Maria Magdalena Salow, selaku Ketua Yaspeltra Marindo. Maria dalam keterangannya kepada majelis hakim mengaku, selaku ketua yayasan yang memayungi sekolah itu, ia tidak pernah diberi tahu atau pun melarang dilakukannya pembangunan ruang praktek tersebut.

Menurut Maria Salow, dirinya pernah ditelepon oleh penjaga sekolah yang menginformasikan bahwa sudah dilakukan pematokan untuk tahapan awal pembangunan tersebut dan saat itu dia mengaku tengah berada di luar kota, sehingga meminta agar proses pembangunan itu ditunda dulu sambil menunggunya kembali ke Kupang.

Permintaan itu, jelas Maria juga disampaikan dengan menelepon langsung kepala SMKP Kupang, Veronika Yulita Moi. Namun, Maria mengaku setelah tiba di Kupang, dia berusaha menghubungi Veronika melalui telfon, namun selalu tak terhubung.

Untuk diketahui, sidang pemeriksaan saksi dilakukan setelah dalam putusan sela yang dibacakan ketua majelis hakim, I Nyoman Somanada mengatakan, eksepsi dari kuasa hukum para terdakwa tidak dapat diterima, karena dakwaan JPU telah dinyatakan lengkap dan cermat serta profesional sesuai dengan kenyataan yang ada.

Baca Juga :  KPU : 9 Juli 2014 Prabowo-Hatta vs Jokowi-JK

Selain menolak eksepsi dari kuasa hukum terdakwa, majelis hakim menilai dakwaan JPU terhadap terdakwa telah sesuai dengan kenyataan yang ada. Dakwaan JPU telah memenuhi unsur-unsur yang ada, dakwaan telah cermat dan sangat profesional sehingga eksepsi kuasa hukum ditolak. (Ale)

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button