Home / Sport / Inilah Alasan KPK Baru Tahan Tokoh PDIP Emir Moeis

Inilah Alasan KPK Baru Tahan Tokoh PDIP Emir Moeis

Bagikan Halaman ini

Share Button

1

 

Moral-politik.com. Ketua Komisi XI DPR Izedrik Emir Moeis ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus penerimaan hadiah proyek pembangunan PLTU Tarahan Lampung pada 26 Juli 2012. Kasus ini sempat disebut-sebut mangkrak lantaran Emir diperiksa pertama kali dan langsung ditahan kemarin, setelah setahun penetapan status hukumnya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto beralasan pihaknya baru memeriksa Emir setelah setahun penetapan tersangka, karena pihaknya harus memeriksa sejumlah saksi untuk menguatkan bukti yang diperoleh.

KPK harus memeriksa sejumlah saksi di dalam maupun di luar negeri. “KPK sudah memeriksa 27 saksi, beberapa di antaranya saksi kunci yang sebagian pemeriksaannya juga di luar negeri,” ujar Bambang, Jumat (12/7).

Sayangnya, Bambang enggan membeberkan siapa-siapa saja yang menjadi saksi kunci. Dia hanya mengatakan memeriksa saksi-saksi itu dibantu oleh Departemen Luar Negeri dan Departemen Hukum dan HAM. Nah, hasil dari memeriksa saksi-saksi itu dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum selanjutnya, yakni dengan penahanan tersangka Emir.

“KPK koordinasi dengan Deparlu dan Dephukham, para penyidik KPK meyakini hasil pemeriksaan itu dapat jadi dasar melakukan tindakan hukum lainnya terhadap tersangka,” paparnya.

Emir diduga menerima uang suap terkait proyek pembangunan PLTU Tarahan. Namun, hingga kini, teka teki siapa yang memberikan Emir uang tersebut belum dijerat oleh KPK. Untuk itu, KPK mengklaim kasus ini tidak berhenti di penetapan Emir sebagai tersangka.

“Kasus ini msh terus dikembangkan, artinya belum berhenti pada titik di mana IEM sebagai tersangka. Kita tunggu saja sejauh mana pengembangannya. Ke mana pengembangannya, tentu kepada pemberi dan penerima,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP, di KPK, Kamis (11/7).

Sampai saat ini, dikatakan Johan, belum ada kesimpulan siapa pemberi suap kepada Ketua Komisi XI DPR itu. Apakah dari pihak PT Alstom atau yang lainnya, Johan mengaku belum tahu.

Baca Juga :  Wabub Belu Serahkan PNS untuk Pembangunan Kabupaten Malaka

Emir dijerat dengan Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 atau Pasal 12 b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Emir disebut-sebut menerima hadiah terkait PLTU Tarahan sebesar US$ 300.000 dollar. PT Alstom Indonesia merupakan perusahaan asing milik Amerika Serikat yang memenangkan tender proyek PLTU Tarahan. (Sumber: Merdeka.com)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button