Home / Sport / JPU Mendakwa Maxweel Halundaka Rugikan Negara Rp 150 juta

JPU Mendakwa Maxweel Halundaka Rugikan Negara Rp 150 juta

Bagikan Halaman ini

Share Button

Maxwell-Halundaka (1)

 

Moral-politik.com. Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang, Drs. Maxwell Halundaka, Rabu (26/6) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang, yang dialihkan ke SMK 7 Kupang, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tedjo Sunarno, SH dimana dalam proyek itu terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 150 juta.

Tedjo Sunarno, SH kepada wartawan, Selasa (2/7) mengatakan, perbuatan terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 150 juta karena terdakwa menyetujui peralihan pembangunan sekolah yang sebenarnya dilakukan di SMK Pelyaranan Kupang namun atas persetujuannya pembangunan dialihkan ke SMK 7 Kupang.

“Terdakwa dalam proyek itu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 150 juta. Terdakwa melakukannya dengan cara menyetujui agar pembangunan itu dialihkan ke SMK 7 Kupang, padahal sebenarnya pembangunan dikerjakan di SMK Pelyaran Kupang,” katanya.

Selain itu, katanya, terdakwa menyetujui peralihan pembangunan itu dengan cara menandatangani berita acara peralihan pembangunan gedung sekolah yang sebenarnya dilakukan di SMK Pelayaran namun dialihkan ke SMK 7 Kupang.

Berkaitan dengan perbuatan terdakwa dalam proyek tersebut, telah diatur dan diancam dalam tindak pidana pasal 2 Undang-undang  Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)  juncto pasal 18, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-undang  Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)  juncto pasal 18, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Untuk diketahui,  kasus dugaan korupsi pembangunan SMK Pelayaran Kupang tahun anggaran 2011 senilai Rp 490 juta. Halundaka ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan, DM, mantan Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang, VMoi, dan Ketua Komite sekolah tersebut, PL.

Baca Juga :  Kekurangan pengawas lapangan di Molo Utara

Hasil penghitungan kerugian negara dalam pembangunan gedung itu senilai Rp 150 juta. Jumlah kerugian negara sesuai dengan besaran dana yang sudah dicairkan yakni Rp 150 juta. Sementara keuangan negara yang berhasil diselamatkan senilai Rp 340 juta.  (richo)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button