Home / Pena_VJB / Kepala Ombudsman: Pemprov NTT Belum Miliki Standar Pelayanan Publik

Kepala Ombudsman: Pemprov NTT Belum Miliki Standar Pelayanan Publik

Bagikan Halaman ini

Share Button

7

 

Moral-politik.com. Instansi pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga saat ini belum memiliki standar pelayanan publik yang memadai, yang menjadi tolok ukur tingkat  keberhasilan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton pada kegiatan  traning Citizen Report Card (CRC) bagi organisasi masyarakat sipil di daerah ini, yang diselenggarakan oleh Pusat Telaahan dan Informasi Regional (Pattiro), bertempat di Sasando Internasional Hotel di Kupang, Rabu (10/7).

Menurutnya, pelayanan publik kegiatan/rangkaian kegiatan dalam ragka pemenuhan kebutuhan  pelayanan di berbagai bidang bagi setiap warga negara, yang mengacu pada UU Nomor 25 tahun 2009.

“Standar pelayanan publik sebetulnya menjadi tolok ukur menjadi pedoman pelaksanaan di instansi pemerintah. Sedangkan bagi pengawas dijadikan sebagai sarana untuk mengukur,” katanya.

Dia menuturkan, UU Nomor 25 tahun 2009, mewajibkan instansi pemerintah utk menyusun standar  pelayanan publik. Di NTT belum ada itu, termasuk menyusun maklumat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik di bidang, penyediaan sarana dan prasarana.

Untuk itu, kata Beda Daton, ke depan pihaknya akan mengupayakan ada SKPD di Provinsi NTT  sebagai contoh standar pelayanan publik yang lebih baik.

“Hal tersebut dilakukan untuk membenahi kondisi yang terjadi saat ini, antara lain panjangnya struktur birokrasi dan masih berbeli-belitnya pelaksanaan pelayanan publik,” tambahnya.***(AVI)

Baca Juga :  PSK Berkembang Karena Pemerintah Setempat Membiarkannya

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button