Home / Pena_VJB / Lens Haning Diminta Berhenti Pimpin Rote Ndao Karena Hanya Bikin Perpecahan

Lens Haning Diminta Berhenti Pimpin Rote Ndao Karena Hanya Bikin Perpecahan

Bagikan Halaman ini

Share Button

12

                                                                    foto: bupati rote ndao lantik pejabat di tengah sawah

 

Moral-politik.com. Meniru praktek pecah belah yang dilakukan Pemerintahan Kolonial Belanda saat masih menjajah Indonesia selama 350 tahun, Bupati Rote Ndao, Leonard Haning memecah belah kenyamanan warga Desa Tesebela dengan memberhentikan kepala desa dan menggantikannya dengan Kades baru yang disebut-sebut menjadi tim suksesnya di desa itu.

Terhadap kebijakan Bupati Haning tersebut, warga di desa itu merasa resah dengan kebijakan Bupati Rote Ndao, Leonard Haning tersebut. Pasalnya, pemberhentian Kepala Desa Tesabela, Gustaf Folla  dilakukan tanpa alasan yang jelas dan menggantikannya dengan Kepala Desa baru, Yusuf Henukh tanpa melalui proses pemilihan kepala desa secara langsung oleh rakyat sesuai PP No. 72 Tahun 2004 Tentang Desa.

Hal ini diungkapkan tokoh masyarakat Desa Tesabella, Onys Beama kepada wartawan di kediamannya, Sabtu (27/7) siang.

Onys  mengungkapkan, penggantian tersebut dilakukan tanpa persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD )Tesabela. Bahkan sebutnya, Bupati Haning secara tiba-tiba mengeluarkan SK pemberhentian dan menunjuk salah satu tim sukses Paket Lentera di desa itu untuk menduduki jabatan sebagai kepala desa.

Tindakan Bupati Haning tersebut dianggapnya sebagai bentuk ketidakpahamannya atas aturan yang berlaku. Sebab menurutnya, sesuai aturan, seorang yang dipilih langsung oleh rakyat tidak boleh diberhentikan tanpa alasan yang jelas.

“Apalagi menggantikan Kepala Desa Tesabela yang baru tanpa melalui proses pemilihan ataupun usulan dari BPD Tesabela. Hal yang dilakukannya ini jelas-jelas tidak etis dan termasuk pelecehan terhadap seluruh warga Desa Tesabela. Sebenarnya ini pemerintahan demokratis atau pemerintahan feodal yang berbentuk kerajaan?” katanya.

Baca Juga :  Kelimutu Masih Tertutup, Wisatawan Tak Perduli!

Tindakan Bupati Haning tersebut dianggapnya sebagai proses pembodohan kepada warga. Disayangkannya, kebijakan Bupati Haning yang dilakukan saat proses pilkada berlangsung lebih berorientasi pada pemenuhan kepentingan politiknya dan terkesan mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami sebenarnya ingin menanyakan hal ini secara langsung ke Bupati tetapi sekarang Pak Leonard Haning bukan lagi sebagai Bupati Rote Ndao karena sedang cuti pilkada, sehingga kami terpaksa harus mempublikasikan hal ini di media masa. Pada prinsipnya kami tidak mau dibodohi!” tandasnya.

Ditambahkannya, sistem pemerintahan Bupati Haning yang terkesan feodal dimintanya agar tak lagi memimpin Kabupaten Rote Ndao.

“Mengangkat orang tanpa mengikuti prosedur aturan menunjukkan dia tidak paham aturan. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan aturan, kita ini hidup di bawah kepemimpinan kerajaan ataukah pemerintahan demokratis sehingga sesuka hati saja mengangkat dan memberhentikan seseorang dari jabatan tidak sesuai mekanisme yang berlaku? Untuk itu sebaiknya berhentilah memimpin kalau hanya mampu untuk membuat perselisihan di masyarakat!” tandasnya. (lima)

 

 

 

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button