Home / Gosip / Menjaring dan Memilih Wakil Rakyat Pemilu 2014

Menjaring dan Memilih Wakil Rakyat Pemilu 2014

Bagikan Halaman ini

Share Button

2

Oleh : Yohanes da Cruz Soares Pereira *)

 

Moral-politik.com. Tahun 2013 menjadi sangat penting dan strategis dalam persiapan menuju Pemilu 2014. Salah satu agenda penting adalah dimulainya penjaringan calon anggota legislatif. Proses ini menjadi krusial dan memiliki nilai strategis, karena menjadi titik start dalam penentuan kualitas wakil rakyat periode 2014-2019. Kita harus sadari bersama bahwa rakyat dalam kenyataan memiliki kekecewaan dengan kondisi  parlamen saat ini, yang masih “bersarang atau dihuni”  oleh orang-orang yang bermasalah hukum, terutama akibat perilaku koruptif.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa banyak wajah lama yang masih belum mau angkat kaki dari Senayan. Setidaknya  itu terkonfirmasi dari survey internal Partai Demokrat yang menyebutkan bahwa 90 persen dari 148 aggota fraksi di parlamen, masih berniat  untuk menjadi caleg pada Pemilu 2014. Bisa dipastikan hal yang sama juga terjadi di parpol lainnya, sehingga caleg pada pemilu mendatang tentu bakal didominasi incumbent. Dan berdasarkan penelitian, 90 persen caleg yang terpilih adalah penghuni lama, maka dengan demikian, mayoritas anggota DPR ke depan tidak asing lagi bagi publik.

Masih betahnya wajah-wajah lama wakil rakyat di parlamen sudah  berlangsung lama dan memang hal itu dimungkinkan. Sebab, saat ini tidak  ada aturan yang membatasi seseorang menjadi anggota dewan. Berbeda halnya dengan kepala daerah atau presiden yang dibatasi maksimal dua kali masa jabatan.

Menjadi anggota parlamen memang merupakan hak politik setiap warga negara. Demikian pula sejauh aturan membolehkan, menjadi hak politik yang bersangkutan untuk tetap duduk di DPR, selama rakyat memilihnya. Tentu hal itu tidak menjadi soal sejauh terpilihnya mereka untuk kembali menduduki Senayan dilakukan dengan cara-cara yang elegan dan demokratis.

Baca Juga :  Pengorbanan Seorang Ibu Untuk Anak, Sangat Mengharukan

Persoalannya, sudah menjadi rahasia umum bahwa kembali terpilihnya seseorang untuk tetap menjadi anggota parlamen, dilakukan dengan cara-cara yang tidak patut. Bahkan konon ada anggota parlamen yang jarang mengunjungi daerah pemilihannya saat kunjungan kerja, dan hanya memanfaatkan masa kampanye pemilu untuk menyapa konstituennya, namun dia sukses mempertahankan kursi empuk Senayan. Caranya, yang bersangkutan cukup merangkul tokoh-tokoh pengurus parpol tingkat cabang atau setingkat kabupaten/kota. Mereka inilah yang akan menggarap massa di daerah untuk tetap memberikan dukungan kepada sang anggota parlamen, tentu saja modus operandinya adalah  pendekatan “politik uang”.

Apabila hal yang dimainkan dalam skneario penjaringan suara, maka dapat dipastikan anggota parlamen tersebut melakukan praktek-praktek koruptif untuk menggalang dana politiknya. Sebab, kalau hanya mengandalkan gaji dan tunjungan resmi sebagai anggota DPR, tidak cukup sebagai  “modal politik”  untuk maju kembali menjadi caleg.

Hal inilah yang menjadi bibit praktek kerja mafia anggaran oleh anggota parlemen. Sebab, mereka sengaja menjadikan program-program pembangunan yang dibiayai APBN untuk dijadikan sumber dana politik. Setiap persetujuan anggaran harus  disertai komisi bagi anggota DPR  yang berjuang  dalam “mengawalnya”. Model praktek semacam inilah yang melahirkan kasus-kasus  semacam Nasruddin, Angelina Sondakh, dan kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR,  baik di pusat maupun di daerah-daerah.

Inilah potret buram wajah demokrasi di Indonesia bahwa menjadi anggota parlamen seolah menjadi lapangan kerja bagi segelintir orang. Menjadi anggota DPR dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperkaya diri dan menghimpun dana sebagai alat  politik  yang berpengaruh dalam penjaringan suara. Padahal hakekat untuk duduk di Senayan  bagi seorang wakil rakyat adalah ladang pengabdian untuk memperjuangkan idealisme dan aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Baca Juga :  Aneh! 4 Nenek Centil ini haus bercinta

Membaca peta politik sepak terjang anggota DPR semacam ini adalah buah dari proses konsekuensi negatif dari sistem Pemilu langsung saat ini. Anggota parlamen termotivasi untuk  ‘’mengakumulasi modal’’  sebagai biaya politik untuk dapat bertahan di parlemen. Sebab, pertarungan untuk memenangkan dukungan rakyat saat ini masih diwarnai oleh persaingan seberapa besar modal finansial yang digelontorkan ke daerah pemilihannya, bukan persaingan ide dan gagasan serta prestasi selama menjadi anggota dewan.

Menghadapi semua itu, maka kunci penyelesaiannya tentu tak lepas dari peran parpol. Parpol harus memastikan proses perekrutan kader yang hendak dikirim ke Senayan lolos kualifikasi integritas dan kapasitas. Integritas di sini adalah memiliki sikap mental yang jujur, bersih, menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan perilaku koruptif serta mengabdikan diri sepenuhnya yang   terpanggil ke Senayan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat tanpa pamrih. Sedangkan, kapasitas mengandung kriteria kemampuan dan kecakapan sang caleg untuk menguasai setiap persoalan, sehingga dia mampu menjalankan setiap tugas dan  fungsi  sebagai anggota parlamen secara baik, benar dan optimal.

Kita masih belum putus pengharapan dan terus mendoakan bahwa dari sekian banyak politisi busuk di negeri ini,  tetapi tentu masih lebih banyak politisi yang memiliki  hati nurani dan karakter yang mulia, idealisme tinggi, nalar yang lurus–benar untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dan memiliki mental baja untuk memberikan yang terbaik serta mengabdikan diri secara tulus ikhlas bagi terwujudnya pembangunan politik dan demokrasi yang sehat, bermartabat dan substansif.

Tanggungjawab kita bersama sebagai warga negara yang baik adalah memilih dan menjaring sosok wakil rakyat yang benar-benar dapat mengutamakan dan memikirkan kepentingan rakyat. Sosok wakil rakyat yang tidak mengabaikan hak-hak rakyat. Sebagai rakyat kita harus mampu membangun komunikasi dengan siapa yang mewakili kita, sehingga kita mampu membangun kekuatan baru untuk saling tolong-menolong. Kita harus bisa mengangkat harga  diri kita untuk menggunakan kekuatan kita sendiri. Rakyat jangan salah pilih, tetapi pilihlah sosok wakil rakyat yang memiliki karakter yang peduli dan mau memelihara semangat cinta tanah air dan  terhadap bangsa dan negara, rasa persatuan, kebersamaan, gotong-royong adalah karakter penting dan strategis bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini akan menjadi sarana pemersatu bangsa,  karena bangsa kita rawan untuk dipecah-belah.

Baca Juga :  SBY diduga sebagai aktor politik di belakang demo 411...

Hidup dalam keberagaman adalah kekuatan dan hal yang potensial, yang terdapat banyak kearifan lokal ada di Indonesia. Bangsa kita bagaikan mozaik sebagai sesuatu yang kuat. Kekuatan laut, darat dan udara dengan segala kemampuan harus dipelihara, dihargai dan didayagunakan untuk membangun negeri kita tercinta. (***)

*) Staf Peneliti pada Centre for East Indonesia Studies and Cosultation Development, Wartawan, tinggal di Kupang, NTT.

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button