Home / Pena_VJB / Mikhael Betty: BPK Harus Audit Proses Tender Pencetakan Naskah UN

Mikhael Betty: BPK Harus Audit Proses Tender Pencetakan Naskah UN

Bagikan Halaman ini

Share Button

4
Moral-politik.com. Belum dibayarnya utang  pencetakan naskah UN SD/MI tahun 2013 di Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), mendapat tanggapan  Ketua Persatuan Perusahaan Grafiksa Indonesia  setempat, Mikhael Betty.

Kepada wartawan di Kupang, Sabtu (27/7) Betty meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera mengaudit proses tender pencetakan naskah Ujian Nasional (UN) SD/MI di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang telah mengakibatkan tertundanya pembayaran biaya pencetakan naskah kepada rekanan  CV Perdana Sakti.

Menurutnya, belum dibayarkan biaya pencetakan naskah UN adalah sebuah tindakan sangat memalukan, sementara rekanan sendiri sudah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan dengan penyedia jasa.

“Kami minta BPK segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. Jika ada pihak di Kemendikbud meminta fee dari pekerjaan tersebut, mohon dibertahukan dan jangan mempersulit pembayaran, sehingga tidak menyulitkan perusahaan di daerah!” tegasnya.

Dia menilai sulit dihubunginya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Chandra oleh pihak perusahaan, merupakan sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji dan mencoreng kredibilitas Kemendikbud sebagai institusi negara.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kemendikbud dinilai telah ingkar janji oleh rekanan pelaksana pencetakan nasakah ujian nasional SD di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) karena hingga saat ini biaya pencetakan naskah sebesar Rp 1,6 mliar belum dibayar.

2

Direktur  CV Perdana Sakti, rekanan pelaksana percetakan naskah ujian, Hans Adam L.Pong kepada wartawan di Kupang, Jumat (26/7) mengatakan, tidak ada alasan yang jelas sehingga terjadinya penundaan pembayaran uang tersebut.

Menurutnya, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut pihak rekanan telah memenuhi syarat dan kewajibannya mulai dari percetakan, pengepakan, pengiriman sampai di tempat tujuan dan biaya pengamanan untuk pengawalan naskah hingga tuntas ke sekolah penyelenggara.

Baca Juga :  Badai di Pukuafu Kembali Telan Perahu Nelayan, 4 Orang Menghilang

Sayangnya, kata dia, dari pihak Kemendikbud membuat alasan yang berbelit-belit. Padahal kontrak kerja sudah jelas ditandatangani bersama sesuai peraturan yang berlaku.*** (AVI)

 

 

 

 

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button