Home / Populer / Parpol Tak Jalankan Fungsi Pendidikan Politik kepada Masyarakat

Parpol Tak Jalankan Fungsi Pendidikan Politik kepada Masyarakat

Bagikan Halaman ini

Share Button

9

Moral-politik.com. Ironis juga memprihatinkan, peran partai politik untuk menjalankan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Padahal, untuk kedua fungsi tersebut, hampir setiap tahun parpol mendapat dana pembinaan dari Pemerintah.

Di Kabupaten Rote Ndao, misalnya, pengurus partai politik disebut-sebut tak menjalankan fungsi pendidikan politiknya kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Sekretaris Forum Kewaspadaan  Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Rote Ndao, Fecky Boelan pada kegiatan sosialisasi Pemilukada yang rukun, aman dan damai yang digelar kantor Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Rote Ndao di Hotel Videsy, Jumat (26/7).

Fecky mengatakan, pencegahan konflik akibat perbedaan pilihan politik tidak akan meresahkan bila diantisipasi secara dini. Menurut Fecky, semestinya partai politik sejak awal memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat.

Namun disayangkannya, sesuai pantauan pihaknya, hingga saat ini Partai Politik di Kabupaten Rote Ndao tidak pernah menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat.

Pada hal kata Fecky, untuk fungsi tersebut Pemerintah telah mengeluarkan dana pembinaan partai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao.

“Kita sangat sesalkan black compaign yang dilakukan oleh para kandidat. Parpol semestinya beri pendidikan politik yang benar. Adanya semangat saling cemooh oleh masing-masing kandidat disebabkan karena tidak adanya pendidikan politik oleh parpol,” tandasnya.

Pada kesempatan itu dirinya mempertanyakan penggunaan anggaran yang disalurkan pemerintah ke Parpol.

“Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran ke Parpol untuk beri pendidikan politik ke masyarakat sehingga dana-dana yang sudah disalurkan patut dipertanyakan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Rote Ndao, David Baba, SE membenarkan adanya dana bantuan pembinaan partai yang dianggarkan melalui APBD.

Baca Juga :  Ini penjelasan Polisi soal Ledakan Bom di Rote Ndao

Menurut David, sesuai aturan dari total dana yang diterima parpol, 60 persen digunakan untuk pendidikan politik sementara 40 persen penggunaannya untuk operasional partai.

“Kita perlu akui bahwa kita tidak pernah menjumpai ada kegiatan oleh Parpol untuk pendidikan politik,” ungkapnya.
Sesuai aturan tambahnya, Parpol semestinya menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat sebagai tindakan awal untuk pencegahan terjadinya konflik di tengah masyarakat. (lima)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button