Home / Pena_VJB / Pelayanan Publik di NTT Belum Penuhi Rasa Keadilan Masyarakat

Pelayanan Publik di NTT Belum Penuhi Rasa Keadilan Masyarakat

Bagikan Halaman ini

Share Button

9

foto: model pelayanan publik di rsud prof. dr. w.z. johanes kupang

 

Moral-politik.com. Persoalan pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, bukan saja menjadi perhatian  lembaga atau institusi tertentu, melainkan  menjadi perhatian semua pemangku kepentingan di daerah ini.

Hal tersebut disampaikan Officer Pelayanan Publik Pusat Telaahan dan Informasi Regional (Pattiro) Perwakilan NTT, Benyamin Leu,  pada acara penutupan pelatihan CRC  bagi  jaringan oaganisasi masyarakat sipil di Kupang, Sabtu (13/7) malam.

Benny yang juga ketua  panitia pelatihan mengatakan, meskipun di NTT sudah memiliki Perda tentang Pelayanan Publik yakni Perda  Nomor  14 Tahun 2008, namun  implementasi Perda tersebut sangat jauh dari harapan.

“Selama ini, masyarakat punya keinginan untuk mengevaluasi pelayanan publik di daerahnya, tetapi mereka tidak tahu ke mana dan bagaimana caranya  melakukan itu,” katanya.

Dia menuturkan, untuk menjawabi kerinduan masyarakat tentang hal tersebut, Pattiro yang didukung  Australia Indonesia Parthership for Desentralization (AIPD), memfasilitasi  persoalan tersebut.

Untuk itu, katanya, sebelum melakukan survei tentang pelayanan publik, Pattiro  dengan jaringan organisasi masyarakat sipil di NTT  perlu melakukan persiapan dan memberikan pemahaman tentang konsep penyusunan metode  survei , sehingga bisa memenuhi hasil yang diharapkan.

“Kendati pun survei yang dilakukan nanti hanya di empat kabupaten, yakni Ngada, Sumba Barat Daya, TTU, dan Flores Timur, diharapkan akan memberikan gambaran tentang profil pelayanan publik di NTT,” ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan  AIPD Provinsi NTT, Don Delasanto, mengatakan, survei CRC yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini bukan menjadi miliki jaringan organisasi masyarakat sipil, Pattiro atau AIPD tetapi menjadi milik bersama, milik masyarakat NTT yang mendambakan adanya perbaikan pelayanan publik ke arah yang lebih baik.

Baca Juga :  Sekcam Palue: Tim SAR Temukan Lagi Korban Gunung Rokatenda

Dia  meminta jaringan organisasi masyarakat sipil yang diserahi tanggung jawab untuk melakukan survei  guna membicarakan  hal tersebut, dengan mitra jaringan yakni pemerintah daerah masing-masing.

“Perlu ditegaskan, survei ini akan memberikan informasi kepada pemerintah, meski dengan keterbatasan responden. Kemitraan denga pemerintah adalah kunci pokok keberhasilan CRC. Ini semua untuk perubahan atau perbaikan pelayanan public!” tandasnya.*** (AVI)

 

 

 

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button