Home / Pena_VJB / Pemprov NTT Diminta Bantu Wilfrida Soik Mengatasi Ancaman Hukuman Mati

Pemprov NTT Diminta Bantu Wilfrida Soik Mengatasi Ancaman Hukuman Mati

Bagikan Halaman ini

Share Button

10

 

Moral-politik.com. Sarah Lery Mboeik, anggota DPD RI meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendampingi Wilfrida Soik untuk menyelesaikan kasusnya. Pemerintah diminta untuk membantu memberangkatkan para saksi yang bisa meringankan tuntutan hukumannya. Pasalnya Wilfrida mengalami gangguan jiwa sebelum membunuh majikannya.

“Saya minta Pemprov NTT bisa mendapingi Wilfrida Soik untuk bisa meringankan tuntutan terhadap dirinya nanti,“ kata Sarah Lery Mboeik kepada wartawan, Kamis (25/7).

Dia mengatakan, Wilfrida Soik, tenaga kerja wanita (TKW) asal Rai Manuk, Kabupaten Belu, saat ini berada di penjara Pengkalan Cepa, Kota Bharu, Malaysia dan terancam hukuman mati di Pasir Mas, Kelantan-Malaysia, setelah disangkakan terlibat dalam kasus pembunuhan majikannya di Malaysia (Puan Yeap).

“Wilfrida Soik yang sedang mengalami gangguan jiwa/mental setelah menjadi korban perdagangan orang (Trafficking), yang dilakukan oleh Agensi Pekerjaan AP Master/Lenny Enterprise,” katanya.

Sesuai hasil penelusuran mereka, katanya, Wilfrida dibawa oleh Agensi Pekerjaan Master dari Kabupaten Belu ke Malaysia ketika Republik Indonesia sedang melakukan moratorium PRT ke Malaysia, sehingga belum diperbolehkan pengiriman TKI/TKW ke Malaysia.

Wilfrida diduga keras menderita gangguan jiwa/ mental, akibat sering disiksa saat berada dalam penampungan AP Master.

Dirinya meminta Gubernur  NTT dan Bupati Belu untuk memfasilitasi dan melakukan komunikasi dengan orangtua Wilfrida untuk menempuh langkah-langkah hukum yang berkeadilan, dan mengupayakan langkah politik demi pembelaan hak Wilfrida selaku warga negara Indonesia (WNI) yang dikorbankan.

Selain itu, dirinya meminta Kepolisian RI segera mengambil tidakan hukum terhadap Agensi Pekerjaan Master, dan sesegera mungkin melakukan penahanan dan proses hukum terhadap pimpinannya setelah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Malaysia.

Dia menambahkan, Pemerintah Indonesia juga diminta untuk berkoordinasi dengan kepolisian Malaysia untuk menyelidiki kembali kasus pembunuhan Puan Yeap yang disangkakan pada Walfrida Soik, serta meminta Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia segera membekukan dan mencabut izin operasional Agensi Pekerjaan Master, dan PJTKI yang  melanggar perintah moratorium TKI Indonesia-Malaysia.  (richo)

Baca Juga :  Esthon Foenay Ajak Semua Pendukungnya Tetap Tenang

 

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button