Home / Sport / Penetapan Maxwel Halundaka Sebagai TSK Tak Berdasar

Penetapan Maxwel Halundaka Sebagai TSK Tak Berdasar

Bagikan Halaman ini

Share Button

John_Rihi1(1)

 

Moral-politik.com. Penetapan mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO)  Kota Kupang, Drs. Maxwel Halundaka  sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung SMK Pelayaran, yang dialihkan ke SMKN 7 dinilai tidak memiliki dasar yang kuat. Pasalnya, yang bersangkutan terlibat setelah pembangunan senilai Rp 150 juta dari dana APBN itu bermasalah.

Kuasa hukum tersangka Yohanes Rihi yang didampingi Paulus Seran dan Yakoba Siubelan kepada wartawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Jumat  (26/7) mengatakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang yang menetapkan Drs. Maxwel Halundaka dalam kasus itu tidak memiliki dasar yang kuat, karena terdakwa terlibat dalam kasus itu setelah kasus itu bermasalah.

“Kejari Kupang, tetapkan tersangka dalam kasus itu tidak memiliki dasar yang kuat karena, ditetapkan sebagai tersangka setelah kasus itu bermasalah, jadi saya rasa mereka tidak  punya dasar yang kuat, “ katanya.

Rihi mengatakan, pihak JPU telah mengakui perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Politeknik Negeri Kupang terhadap bangunan yang sudah dibangun adalah senilai Rp 88.390.000.

“Dalam dakwaannya bahwa kerugian negara senilai Rp 150 juta. Nah, sekarang kita lihat, apa peranan klien kami yang menimbulkan kerugian negara sehingga kemudian jadi terdakwa dalam perkara ini. Kalau berangkat dari kerugian negara, sebenarnya peranan klien kami tidak ada peranan di situ,” katanya.

Dijelaskannya, munculnya kerugian keuangan negara sebagai akibat dibelanjakannya dana APBN atau uang negara untuk pembelian material senilai Rp 150 juta. Material itu diperuntukkan bagi pembangunan SMK Pelayaran.

Namun, katanya, dalam perjalanannya, terjadi kemelut antara pihak yayasan bersama Kepala SMK Pelayaran. Kondisi itu menyebabkan proses pembangunan terhambat dan dihentikan. Selanjutnya, persoalan tersebut dilaporkan ke pemerintah melalui instansi terkait atau Dinas PPO guna dicarikan solusinya. (richo)

Baca Juga :  21 Ribu Lebih Guru di NTT Ikut Uji Kompetensi

 

 

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button