Home / Sport / Penjabat Kades yang Ditetapkan Berdasarkan Usulan BPD

Penjabat Kades yang Ditetapkan Berdasarkan Usulan BPD

Bagikan Halaman ini

Share Button

1

 

Moral-politik.com. Penjabat Kepala Desa yang dilantik menggantikan kepala desa yang masa jabatannya habis dilakukan berdasar usulan Badan Perwakilan Desa (BPD) melalui camat.

Hal ini dikemukakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Rote Ndao, Ernest Z.S.Pella saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (31/7) siang.

“Penjabat yang diusul berdasar hasil musyawarah di tingkat BPD kemudian diusulkan ke camat untuk selanjutnya disampaikan ke Pemerintah Kabupaten,” terangnya.

Dijelaskannya, penjabat kepala desa yang diusulkan selain Tokoh masyarakat juga bisa pegawai negeri sipil (PNS).

“Tokoh masyarakat yang dimaksudkan, bisa juga kepala desa yang sudah selesai masa jabatannya dan telah diberhentikan dari jabatannya kemudian diusulkan kembali untuk dilantik menjadi penjabat,” terangnya.

Pelantikan penjabat tersebut dilakukan Pemkab Rote Ndao agar tidak terjadi kevakuman dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Masa jabatan penjabat kades hanya satu tahun dengan tugas utamanya adalah memimpin desa dalam rangka tugas-tugas pelayanan di desa serta melakuka berbagai persiapan untuk pemilihan Kades yang defenitif,” terangnya.

Ditambahkannya, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh Gubernur, Walikota dan Bupati se Indonesia, pelaksanaan pemilihan Kades baru  dapat dilaksanakan setelah rangkaian Pemilu legislatif, DPD dan Pilpres tahun 2014 mendatang.

Pernah diberitakan, tokoh masyarakat Desa Tesabella, Onys Beama mengaku kesal dengan pemberhentian Kepala Desa Tesabela, Gustaf Folla  digantikan dengan penjabat Kepala Desa baru, Yusuf Henukh.

Menurut Onys, pengangkatan penjabat kades dilakukan tanpa alasan yang jelas dan tanpa melalui proses pemilihan. Tindakan Bupati Haning tersebut dianggapnya sebagai bentuk ketidakpahamannya atas aturan yang berlaku. Sebab menurutnya, sesuai aturan, seorang yang dipilih langsung oleh rakyat tidak boleh diberhentikan tanpa alasan yang jelas.

Baca Juga :  Pematangsiantar: BS Curi Coklat Demi 6 Adik Kelaparan

“Apalagi mengantikan Kepala Desa Tesabela yang baru tanpa melalui proses pemilihan ataupun usulan dari BPD Tesabela. Hal yang dilakukannya ini jelas-jelas tidak etis dan termasuk pelecehan terhadap seluruh warga Desa Tesabela. Sebenarnya ini pemerintahan demokratis atau pemerintahan feodal yang berbentuk kerajaan,” katanya. (lima)

 

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button