Home / Pena_VJB / Penyaluran Pupuk Tak Tuntas, Dana Subsidi Ludes

Penyaluran Pupuk Tak Tuntas, Dana Subsidi Ludes

Bagikan Halaman ini

Share Button

direktur (2)-2

 

Moral-politik.com. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao meningkatkan produksi pertanian dengan memberikan subsidi harga pupuk yang disalurkan melalui para kepala desa dan lurah patut diberi apresiasi.

Namun kebijakan Pemkab Rote Ndao tersebut patut dicurigai sebagai manuver lain untuk menggelapkan anggaran negara. Pasalnya anggaran yang semestinya jatuh ke tangan petani tersebut disinyalir masuk ke kantong-kantong oknum tertentu.

Kekuatiran itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Rote Ndao, Adry Lau, SE saat memimpin rapat dengar pendapat dengan direktur PD.Ita Esa, Mirakel Riwu dan para pengecer pupuk, di ruang kerja Komisi B, Kamis (18/7).

Sebab menurutnya, sesuai informasi yang berhasil diperoleh pihaknya menyebutkan, dari total dana subsidi pupuk senilai Rp 2 miliar yang dialokasikan ke masing-masing kepala Desa telah habis.

Hal itu, kata dia, bertolak belakang dengan kondisi riil saat ini, sebab pupuk yang disalurkan ke petani belum mencapai 50 persen. Sehingga pihaknya mempertanyakan aliran dana tersebut.

Argumentasinya itu diperkuat dengan pernyataan Direktur PD.Ita Esa, Mirakel Riwu yang menyatakan pupuk belum tersalur sepenuhnya.

“Sesuai mekanisme penyaluran anggaran itu, anggaran yang keluar harus setara dengan pupuk yang disalurkan ke petani. Sampai saat ini pupuk belum tuntas disalurkan dan semestinya dana itu masih ada. Kalau dana itu sudah habis, tetapi kemana?” katanya.

Kecurigaan politisi asal Partai Golkar tersebut juga berkaitan dengan penjelasan Direktur PD.Ita Esa, Mirakel Riwu yang menyebutkan, pupuk yang masuk ke Rote Ndao dalam pendistribusiannya tak hanya masuk ke pengecer resmi, tetapi juga melalui kelompok tani yang datang langsung ke perusahan tersebut.

“Jangan sampai yang datang itu mendapat porsi pupuk dalam jumlah yang besar. Untuk mendapatkan dana subsidi kemudian dititipkan ke pengecer tertentu. Sebab ada indikasi bahwa pengecer tertentu mendapatkan quota 10 ton dalam DO penerimaan uang mendapat alokasi 30 ton, maka di sini ada penyimpangan,” tandasnya.

Baca Juga :  Italia: Tradisi Berbagi Kopi yang Manusiawi

Untuk itu Direktur PD.Ita Esa, Mirakel Riwu didesaknya agar terbuka kepada publik, sebab persoalan itu terkategori tindakan pidana.

“Bapak harus jujur untuk mengatakannya!” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang sumber wartawan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Rote Ndao, yang berhasil dikonfirmasi wartawan menyebutkan, dana Rp 2 miliar yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao ditransfer langsung ke rekening para Kepala Desa dalam bentuk bantuan keuangan desa.

Para kepala desa, ungkap sumber yang enggan menyebutkan namanya itu, menyalurkan dana tersebut ke agen yang menjual pupuk berdasar laporan jumlah pupuk yang terjual ke petani.

“Kepala Desa yang bayar dana subsidi dari pemerintah ke agen atau penjual pupuk. Itu dilakukan berdasar laporan prosentase pupuk yang terjual,” ujarnya.

Menurut dia, dalam pengoperasiannya, pupuk yang dijual ke petani semestinya dikurangi denga subsidi yang disiapkan Pemkab Rote Ndao.

“Misalkan harga pupuk Urea sesuai HET dijual Rp90 ribu per karung, semestinya pupuk dijual dengan harga Rp65 ribu per karung setelah dikurangi oleh pemerintah Kabupaten sebesar Rp25 ribu per karung,” katanya.

Namun fakta di lapangan, kata dia, sesuai informasi yang diperoleh pihaknya, pupuk dijual dengan tidak dikurangi biaya subsidi yang dikeluarkan pemerintah.

“Sepertinya pupuk tidak dijual dengan harga setelah dikurangi subsidi pemerintah Kabupaten. Persoalannya, dana subsidi itu apakah lari ke agen atau ke distributor atau ke siapa?” ujarnya.

Dikuatirkannya, kelangkaan pupuk yang terjadi disebabkan karena adanya persaingan sejumlah pihak untuk mendapatkan pasaran yang luas supaya mendapatkan dana subsidi yang besar. (lima)

 

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button