Home / Pena_VJB / Rizma: KPK Harus Perduli Hasrat Sex Septy-Fathanah

Rizma: KPK Harus Perduli Hasrat Sex Septy-Fathanah

Bagikan Halaman ini

Share Button

8

 

Moral-politik.com. Bukan saja Indonesia tapi dunia ikut heboh terkait pernyataan Septy, si isterinya Fathanah yang sudah cukup lama mendekam dalam ruang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan kasus korupsi yang hingga detik ini masih dalam pelbagai proses hukum.

Sebagai manusia yang dilindungi hak asasinya (Hak Asasi Manusia/HAM), baik HAM dunia (The Universal Declaration of Human Right) maupun HAM Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, kemudian diejawantahkan dalam UU tentang HAM, maupun dalam UU lainnya yang bersinggungan dengan HAM, maka sangatlah wajar, bahkan manusiawi jika Septy dengan nyaringnya melayangkan surat kepada KPK agar mempersiapkan ruangan khusus untuk berhubungan intim bagi yang telah berkeluarga.

Tercatat pasca gaung Septy tersebut, sejumlah nara sumber merasa penting untuk bersuara atas nama HAM—entah itu HAM Global—entah juga HAM Nasional, terpenting itulah kepedulian mereka tentang keintiman pasangan perkawinan yang telah dilegitimasi oleh agama dan hukum nasional.

9

Seorang wanita masih tergolong muda, Rizma, bertempat tinggal di Kota Kupang, ketika ditanyai Moral-politik.com, Minggu (21/7) berujar, dirinya tidak mengetahui umur dari Istri Fathanah, Septy. Namun yang jelas usianya tak terpaut jauh dengan usianya.

“Dalam usia itu, hasrat  sex kita  masih sangat tinggi. KPK juga harus memperhatikan dari sisi itu,” ungkapnya, bersimpati.

Jika suaminya, lanjut Rizma, sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, ya mereka bisa dilarang untuk bertemu berduaan. Tapi ini kan masih dalam penyidikan dan telah memakan waktu yang sangat lama. Menurut saya, katanya, permintaan Septy itu sangat manusiawi dan KPK juga harus menurutinya.

10

“Jika KPK tak perduli, lalu kemudian Septy berselingkuh untuk memenuhi kebutuhan sex-nya itu, menjadi salah siapa kah?” tuturnya.

Baca Juga :  Kapolri: HUT Ke-67 Polri Wujudkan Pelayanan Prima

Rizma mengatakan, perlu ada pertimbangan-pertimbangan rasional kemanusiaan dari KPK tentang hal-hal seperti itu.

“Penegakkan hukum ia, tapi dari sisi lain penting untuk KPK mempertimbangkannya,” tutupnya. (Nyongky)

 

 

 

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button