Home / Pena_VJB / Rote Ndao: 131 Tenaga Honda Terus Tagih Janji Sekda

Rote Ndao: 131 Tenaga Honda Terus Tagih Janji Sekda

Bagikan Halaman ini

Share Button

10

 

Moral-politik.com. Sebanyak 131 orang tenaga honorer yang mengabdi di lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, sejak tahun 2005 lalu menagih janji Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao, Drs.Alfred H.J. Zakarias soal kepastian data base.

Hal ini disampaikan sejumlah tenaga honda yang ditemui wartawan di kantor Bupati Rote Ndao, Selasa (16/7).

“Kami akan terus tagih janji Pak Sekda saat pertemuan dengan dewan pada bulan April lalu. Sesuai janjinya saat itu, persoalan kami akan diselesaikan pada bulan Juni lalu, tetapi sampai saat ini belum ada informasi yang jelas,” kata salah seorang tenaga honorer yang mengabdi pada salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kantor Bupati Rote Ndao.

Tenaga honda yang enggan menyebutkan namanya itu mengungkapkan, kealpaan Pemkab Rote Ndao dalam menepati janjinya cukup meresahkan para tenaga honda di lingkungan Pemkab Rote Ndao.

“Kami mengharapkan adanya keterbukaan dari Pak Sekda soal kejelasan status kami. Kalau dia terus berdiam diri, sebaiknya mundur saja dari jabatannya sebagai Sekda,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao, Drs.Alfred H.J. Zakarias yang dihubungi wartawan per telepon, tidak mengangkatnya.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu 50 tenaga honda di lingkup Pemkab Rote Ndao menduduki gedung DPRD Kabupaten Rote Ndao, karena tidak terakomodir dalam database tahun 2013, padahal mereka sudah memenuhi kriteria untuk lolos data base tahun 2013.

Saat menerima tenaga honda tersebut, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao memberikan ultimatum ke Pemerintah Kabupaten Rote Ndao agar segera menuntaskan persoalan tenaga honorer daerah (honda) yang belum masuk database.

Anggota DPRD Kabupaten Rote, Adrianus Pandie pada kesempatan itu sesalkan kebijakan Pemkab Rote Ndao yang belum menuntaskan persoalan itu. Padahal, kata Pandie, masalah tenaga honorer itu telah berlangsung sejak tiga tahun yang lalu.

Baca Juga :  Presiden Terpilih Iran Menepis Ancaman PM Israel

“Akibat ketidakbecusan pemerintah dalam menangani persoalan ini, menyebabkan banyak tenaga honorer tidak masuk data base. Pemerintah harus bertangungjawab, sudah saatnya menuntaskan persoalan ini, bukanya baru mencari solusi atau hanya sekedar berjanji!” tegasnya.

Menurut Pandie, persoalan itu telah berlangsung tiga tahun, namun pihaknya menyayangkan sikap Pemkab Rote Ndao yang terkesan ugal-ugal dan tak becus dalam menyikapi permasalahan itu.

“Ini semua terjadi karena kelalaian Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan Badan Kepegawaian Daerah sehingga para tenaga honorer kita tidak terakomodir. Persoalan ini sudah berlangsung tiga tahun, namun belum diselesaikan sehingga patut dipertanyakan kinerja pemerintah. Selama ini sering pergi pulang Jakarta, kenapa persoalan ini tidak diselesaikan?” katanya.

Senada dengan dia, anggota DPRD dari Partai Golongan Karya, Adri Lau meminta Pemkab Rote Ndao bertanggungjawab.

“Ini semua terjadi karena kelalaian pemerintah  sehingga harus segera mengupayakan solusi yang terbaik, bukanya hanya sekedar terus berdiplomasi dan menjelaskan sesuatu yang tidak penting,” katanya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao,  Drs.Alfred Zakarias, M.Si mengatakan, pihaknya akan bersama DPRD beserta tenaga honorer untuk menuntaskan hal ini.

Bahkan Zakarias juga berjanji dan memastikan persoalan itu akan tuntas pada bulan Juni mendatang. Pada kesempatan itu, pihaknya meminta para tenaga honorer supaya terus proaktif untuk mengumpulkan kembali dokumen guna pengurusan ke BKN Pusat.

“Yang jelas bulan Juni nanti, kami akan upayakan semuanya sudah beres,” yakinnya. (lima)

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button