Home / Sport / Rote Ndao: Pelaku Industri Wajib Gunakan BBM Non Subsidi

Rote Ndao: Pelaku Industri Wajib Gunakan BBM Non Subsidi

Bagikan Halaman ini

Share Button

6

 

Moral-politik.com. Untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Rote Ndao, seluruh pelaku industri maupun perusahan dihimbau menggunakan BBM non subsidi.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao, Untung Harjito, SH yang ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (4/7).

“Kegiatan industri maupun pemilik proyek wajib gunakan BBM non subsidi sebab BBM bersubsidi, peruntukannya bagi masyarakat bukan untuk kegiatan industri,” katanya.

Dikatakannya, sesuai informasi yang berhasil dihimpun pihaknya menyebutkan, hingga saat ini belum ada pasokan BBM non subsidi ke Kebupaten Rote Ndao.

“Selama ini kebanyakan pelaku industri maupun pemilik proyek datangkan BBM dari Kupang, sebab di sini tidak disediakan BBM non subsidi,”ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, Ady Adu, yang ditemui secara terpisah mengatakan, mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao diminta lakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Rote Ndao.

Menurut politisi asal Partai Demokrat Kabupaten Rote Ndao tersebut, kelangkaan BBM yang kerap melanda wilayah Kabupaten Rote Ndao semestinya perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

Sebab menurut dia, bila persoalan itu tidak disikapi akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Sebab ketersediaan BBM sangat menunjang roda perekonomian daerah.

“Pemerintah harus lakukan penertiban terhadap pasokan BBM ke sini, supaya dalam penyalurannya tepat sasaran. Kalau tidak disikapi dengan baik maka berdampak langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Akibat kelangkaan maupun melambungnya harga BBM kata dia, selain menyebabkan biaya transportasi meningkat juga mengakibatkan operasionalisasi peralatan yang membutuhkan BBM meningkat.

“Harga bahan kebutuhan dasar masyarakat saat ini kan terus meningkat, sedangkan pendapatan masyarakat ta sebanding dengan harga kebutuhan pokok. Semestinya perlu ada langkah inovatif dari pemerintah misalkan dengan menstabilkan harga BBM ke harga normal sehingga bisa menekan pengeluaran masyarakat,” terangnya.

Baca Juga :  Jelang Lebaran, Kantor Pegadaian di “serbu"

Sedangkan pihak APMS dianggapnya melakukan pemutarbalikan fakta. Sebab menurut dia, APMS semestinya membuat telaahan tertulis soal kemungkinan adanya penyalur nakal yang menjual BBM bersubsidi untuk kepentingan industri.

“Kalau memang dia tahu kenapa tidak lapor. Bisa saja APMS itu sendiri sebagai pelaku utama penjualan BBM bersubsidi untuk kegiatan industri,” katanya. (lima)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button