Home / Pena_VJB / Rote Ndao: Waspadai Pencitraan Berkedok Bansos

Rote Ndao: Waspadai Pencitraan Berkedok Bansos

Bagikan Halaman ini

Share Button

5

Moral-politik.com. Masyarakat dihimbau waspada terhadap berbagai bentuk bantuan sosial (Bansos) yang diberikan pemerintah daerah. Pasalnya, bantuan sosial yang disalurkan lebih bernuansa politis.

Hal ini disampaikan pengamat politik asal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Drs.Servas Reodriques, M.Si saat dihubungi wartawan per telepon, Selasa (16/7).

Menurutnya, bantuan-bantuan keuangan baik berupa bansos maupun dalam bentuk lainnya, sesuai pengamatan pihaknya pada sejumlah daerah, umumnya digunakan untuk pencitraan politik kepala daerah, terutama kepala daerah yang bertarung kedua kalinya dalam momentum pemilukada.

“Banyaknya berbagai bantuan itu seperti bansos atau bantuan dalam bentuk lainnya, sebenarnya itu lebih pada upaya pencitraan diri kepala daerah, bukan untuk memberdayakan masyarakat,” terangnya.

Menurut dia, upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan tidak harus menggunakan bansos tetapi melalui kegiatan yang lebih produktif dan memberdayakan mayarakat.

Sebab, menurut dia, pemberian bansos kepada masyarakat menunjukkan pemerintahnya tak memiliki konsep yang jelas untuk memberdayakan masyarakat. Tragisnya lagi, lanjut dia, pemberian bantuan sosial merupakan salah satu bentuk penyesatan dan memaksa masyarakat untuk terlena dengan kebaikan pemerintah.

“Kalau mau mensejahterakan masyarakat, jangan lewat bansos tetapi harusnya melalui kegiatan-kegiatan produktif,” katanya.

Pemberian bansos, kata dia, dikuatirkannya salah satu upaya untuk memperdayai masyarakat.

“Bantuan itu kan terkesan ada upaya secara sistematis supaya ada kesan bahwa Bupatinya baik. Sebetulnya itu hanya berupaya untuk mendongkrak pencitraan, apalagi saat ini menjelang Pemilukada. Kita hanya kuatirkan,  secara masif APBD digunakan untuk kepentingan pencitraan diri. Hal seperti ini sangat berbahaya!”tandansya.

Menurutnya, pemerintah semestinya menggunakan anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

Baca Juga :  Jonas Salean : Keamanan Adalah Kebutuhan Dasar

“Berdasarkan struktur anggaran ada belanja langsung dan tidak langsung. Kalau belanja langsungnya kecil, menunjukkan pemerintah lebih mementingkan birokrasi dari pada kegiatan produktif  untuk memberdayakan masyarakat. Sebab belanja langsung itu sifatnya konsumtif. Belanja tidak langsung adalah berkaitan dengan investasi. Kalau belanja tidak langsungnya kecil  menunjukkan kita sedang salah arah dalam melaksanakan pembangunan. Badan kita besar karena makan, bukan karena produktif, maka birokrasinya sedang sakit,” terangnya. (lima)

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button